Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo membagikan bantuan pangan dalam dua jenis yang berbeda di awal 2024 ini, menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, sampai pertengahan tahun.
Dua bantuan itu adalah bantuan langsung tunai (BLT) pangan, dan juga bantuan sosial (bansos) beras. Untuk lebih memahami perbedaannya, simak penjelasan berikut ini.
Seperti namanya, BLT pangan diberikan ke masyarakat dalam bentuk uang tunai. Pemerintah menyalurkan BLT pangan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Menteri Koordinator B idang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto mengatakan total nilai BLT pangan yang akan diterima ialah Rp600 ribu. Namun, penyalurannya dilakukan selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2024. Sehingga, per bulannya setiap KPM akan menerima uang senilai Rp200 ribu.
“Jumlahnya Rp200 ribu per bulan dan sehingga tentu ini kita baru anggarkan yang disetujui Menteri Keuangan, dievaluasi tiga bulan. Jadi, sampai bulan Maret dulu, nanti kita evaluasi, baru berikutnya nanti kita lihat kembali," kata Airlangga, Senin (29/1) kemarin.
Adapun penerima BLT pangan itu berbeda dengan penerima bansos beras yang telah disalurkan pemerintah sejak 2023 lalu.
Sementara itu, bansos beras diberikan pemerintah kepada 22 juta KPM yang berbeda. Setiap KPM mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram (kg).
Untuk 2024 ini, Jokowi mengatakan penyaluran bansos dilakukan sampai Juni.
“Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024," kata Jokowi melalui akun Twitter atau X @jokowi.
Bansos beras ini berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog. Adapun bansos beras diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah kenaikan harga beras.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan bansos beras belum diterima seluruh KPM. Penyebabnya ialah verifikasi data KPM belum selesai. Bayu mengatakan, proses verifikasi data dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda). Per 29 Januari lalu, tercatat baru sekitar 50 persen data KPM yang sudah diverifikasi.
“Jadi masih membutuhkan, tapi progresnya berjalan cepat, mudah-mudahan minggu ini, paling lambat minggu depan itu sudah bisa,” ujar Bayu kepada awak media.