BLT Pangan Ditebar Februari 2024, dari Mana Uangnya?
Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana mengutak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan anggaran program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sebesar Rp11,25 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, sebagian anggaran BLT pangan sudah tersedia di APBN. Alhasil pemerintah akan melakukan beberapa perubahan pos anggaran atau realokasi.
Adapun realokasi ini memang dimungkinkan oleh Kementerian Keuangan, dengan cara menggeser pos anggaran yang sifatnya bukan belanja produktif ke belanja produktif. Dengan cara ini, maka pemerintah tidak perlu menambah anggaran di luar yang sudah ditetapkan dalam APBN.
"(Dana bansos) sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi ini memang ada perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global. Nah ini tentunya akan kita cairkan," kata dia, dikutip Selasa (30/1/2024).
1. APBN dirancang fleksibel merespons berbagai gejolak
Febrio menegaskan bahwa APBN dalam beberapa waktu terakhir telah dirancang dengan fleksibel. Tujuannya untuk merespons berbagai gejolak perekonomian yang bisa merambat ke ekonomi domestik.
"Kita selalu gunakan istilah shock absorber, jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global, APBN-nya bisa tetap siap," ujar dia.
Perlu diketahui, BLT Mitigasi Risiko Pangan merupakan bantuan yang menggantikan program BLT El Nino yang penyalurannya telah dilakukan pada pengujung 2023.
2. BLT diberikan Februari sebesar Rp600 ribu untuk periode Januari-Maret 2024
Adapun beberapa bantuan ini, di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp200 ribu selama tiga bulan untuk Januari-Maret 2024 yang diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat). Bantuan ini akan diberikan sekaligus pada Februari, di mana masing-masing KPM akan langsung menerima Rp600 ribu.
Dengan demikian, total anggaran yang perlu disiapkan pemerintah untuk menjalankan program BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp11,25 triliun.
Sementara penyaluran bantuan pangan beras (BPB) hingga Juni 2024. Bantuan beras ini akan diberikan kepada 22 juta penerima bantuan pangan (PBP) yang masing-masing menerima 10 kilogram (kg) beras per bulan.
3. Anggaran perlindungan sosial naik setiap tahun
Bila dirinci, anggaran perlindungan sosial dari tahun ke tahun memang mengalami kenaikan.
Pada 2019 sebesar Rp308,4 triliun, kemudian 2020 sebesar Rp498 triliun. Namun pada 2021 turun menjadi sebesar Rp468,2 triliun.Setahun kemudian kembali turun menjadi Rp460,6 triliun, kemudian anggaran perlindungan sosial tahun lalu Rp443,5 triliun, dan tahun ini naik lagu menjadi Rp496 triliun.
Dengan adanya BLT pangan yang akan diberikan Rp600 ribu selama periode Januari-Maret yang menyedot anggaran Rp11,25 triliun, Kementerian Keuangan belum menjelaskan lebih detail potensi realokasi anggaran akan dilakukan pada pos atau progam apa saja. Namun yang jelas, APBN bersifat fleksibel untuk merespon berbagai kondisi.
