Jakarta, IDN Times - Ekonom Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fahmi Wibawa menilai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan pengaturan impor telah merusak struktur industri dalam negeri.
"Industrialisasi kita rusak dengan adanya Permendag 8/2024 karena importir punya keleluasaan untuk mendatangkan barangnya ke dalam negeri," tegasnya dalam diskusi Sekolah Demokrasi x ISPE, Sabtu (27/7/2024).
Ia menjelaskan ada tujuh subtansi dari Permendag itu yang akan menganggu industri dalam negeri, beberapa di antaranya adalah relaksasi atas 18 komoditas yang dibatasi impornya menjadi tanpa memperlukan pertimbangan teknis.
Ada pula relaksasi komoditas elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, katup, bahan baku pelumas, bahan kimia tertentu tekstil dan pordk tekstil.
"Relaksasi diberikan untuk barang-barang yang kita bisa produksi dalam negeri seperti alat elektronik, AC, kipas angin. Tapi importir justru punya keleluasaan datangkan barangnya," ucapnya.
Kondisi ini miris karena dalam konteks kepentingan nasional, konsumen dalam negeri juatru menjadi konsumen dari negara lain.
"Jadi isi permendag ini yang kemudian merusak apa proses industrialisasi. Terjadi juga penurunan indeks industri dari sekitar 34 persen menjadi kurang lebih sekarang hanya 14 persen yang kemampuan kita untuk menghasilkan komoditas produk-produksi industri," ucapnya.
Fahmi menjelaskan sejak tahun 2019 hingga 2023, terjadi peningkatan PDB berdasarkan lapangan usaha di semua sektor.
"Pertumbuhannya rata-rata sebesar 6,08 persen atau tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terkahir. Saat itu industri pengolahan pun masih menjadi industri dengan kontribusi terbesar mencapai 21,3 persen," tegasnya.
Pada kuartal I 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan selain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun pada kuartal I 2024, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sudah alami penurunan sebesar 3,54 persen.
Menurut Fahmi, pemerintahah saat salah arah dalam melakukan program industrialisasi yang justru mengambil produk akhir untuk menjadi bagian dari komoditas hasil industri.
"Contohnya selama 10 tahun pemerintahan Jokowi yang digemborkan hilirisasi dari hulu ke hilir yang seharusnya dari sisi komoditas dan end use atau produk yang dipakai diproduksi sendiri. Namun yang terjadi kita memang membuat besi menjadi baja hingga produk tersebut (dikerjakan) oleh negara lain," tuturnya.