Permintaan Prabowo, Anggaran Kementerian Lembaga Naik Jadi Rp1.160 T

10 Sep 2024, 16:47 WIB

Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika menghadiri pertemuan dengan para pengusaha Prancis di bawah KADIN di Paris. (Dokumentasi Biro Kemhan)

Intinya sih...

Anggaran K/L tahun 2025 naik menjadi Rp1.160,08 triliun, meningkat Rp65,42 triliun dari sebelumnya.
Pergeseran pos anggaran menyebabkan kenaikan belanja K/L, tetapi tidak mengubah defisit anggaran yang telah ditetapkan.
Program pengelolaan subsidi mencapai Rp307,9 triliun untuk melanjutkan pemberian subsidi minyak solar dan LPG tabung 3 kg.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengungkapkan anggaran kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun anggaran 2025 menjadi Rp1.160,08 triliun.

Anggaran ini naik Rp65,42 triliun dari keputusan terakhir dalam Panitia Kerja Badan Anggaran pekan lalu yang mematok anggaran sebesar Rp1.094,66 triliun.

"Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk belanja K/L menjadi Rp1.160,08 triliun. Jadi ada peningkatan sangat signfikan," ucapnya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran, Selasa (10/9/2024).

1. Pergeseran pos setelah konsultasi dengan Prabowo

Konferensi Pers terkait Fundamental Ekonomi Tekini dan APBN 2025. (IDN Times/Triyan)

Isa menjelaskan kenaikan belanja K/L ini disebabkan adanya pergeseran beberapa pos. Namun, ia enggan merinci lebih detail pos K/L mana saja yang mengalami kenaikan atau penurunan.

Meski demikian, Isa memastikan anggaran K/L yang naik ini tidak serta merta akan mengubah defisit anggaran yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"(Anggaran K/L naik) hanya digeser-geser dari non-K/L setelah konsultasi dengan Presiden Terpilih (Prabowo Subianto) dan sudah ditentukan itu. Jadi defisit tetap," tegasnya.

2. Rincian anggaran non-K/L

Badan Anggaran Setujui Asumsi Makro RAPBN 2025. (IDN Times/Triyan).

Isa menjelaskan anggaran belanja non-K/L mencapai Rp1.606,8 triliun. Anggaran itu terdiri dari pengelolaan utang sebesar Rp552,9 triliun akan meliputi pemenuhan kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah, meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali, komposisi utang yang optimal, serta pengadaan di waktu yang tepat untuk memperoleh bunga paling efisien dan pengendalian pinjaman.

Selanjutnya, program pengelolaan belanja hibah mencapai Rp202,7 miliar yang meliputi beberapa kebijakan antara lain, pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tatarakan global, dukungan pelaksanaan diplomasi termasuk diplomasi ekonomi dan penguatan engangement dengan development partners Internasional.

Pemerintah juga mengalokasikan program pengelolaan subsidi Rp307,9 triliun untuk melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi untuk minyak tanah dan (liquefied petroleum gas) LPG tabung 3 kg. Selanjutnya, melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat.