Perumahan hingga Pangan Jadi Masalah Hidup Layak Warga RI

Riset Sigmaphi Indonesia mencatat masih ada 481.238 penduduk yang tidak memiliki akses kesehatan layak. Dari jumlah itu, 373.714 orang berada di atas garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), alias tidak miskin. Sisanya masuk kategori miskin.

Di sektor pendidikan, terdapat 4.080.012 anak usia sekolah yang tidak bersekolah, termasuk 3.497.649 anak dari rumah tangga dengan kondisi di atas garis kemiskinan BPS.

Permasalahan juga terlihat pada akses pangan, di mana 51.647.888 penduduk belum mendapatkan pangan layak. Sebanyak 42.583.229 di antaranya berada di atas garis kemiskinan BPS.

Hak tempat tinggal tercatat belum terpenuhi bagi 79.645.360 penduduk, termasuk 66.479.623 orang yang tidak miskin menurut BPS. Selain itu, 7.037.400 penduduk belum memiliki akses air minum layak, dengan 5.951.595 orang di antaranya berada di atas garis kemiskinan BPS.

Untuk hak pekerjaan, ada 7.456.576 penduduk yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan layak. Sebanyak 6.256.992 orang di antaranya masuk kategori tidak miskin versi BPS.

Riset Sigmaphi Indonesia mencatat 118.729.271 penduduk atau 42,9 persen menghadapi kondisi hidup tidak layak pada 2023. Rata-rata setiap orang memiliki 1,3 masalah dari enam aspek yang diukur.

Permasalahan paling banyak terjadi pada akses tempat tinggal, dialami 79.645.360 penduduk atau 28,8 persen populasi. Disusul pangan yang belum layak diakses oleh 51.647.888 orang atau 18,7 persen.

Kemudian, aspek pekerjaan dialami oleh 7.456.576 orang atau 5,3 persen, pendidikan oleh 4.080.012 orang atau 7 persen, air minum oleh 7.037.400 orang atau 2,5 persen, dan kesehatan oleh 481.238 orang atau 0,2 persen.

Sigmaphi Indonesia merekomendasikan pemerintah mengkaji ulang indikator kesejahteraan dengan memasukkan aspek kehidupan layak berbasis hak dasar. Itu dinilai penting agar pemenuhan amanat konstitusi dan cita-cita pendiri bangsa dapat terwujud.

Riset tersebut juga menekankan perlunya perhatian khusus pada ketersediaan dan akses terhadap pangan serta tempat tinggal layak karena menjadi permasalahan yang paling banyak dihadapi masyarakat. Program pemenuhan hak dasar dinilai memberi dampak lebih struktural dan berkelanjutan dibanding intervensi kebutuhan dasar, sehingga kebijakan yang dirancang harus memposisikan rakyat sebagai pemegang hak, bukan sekadar penerima bantuan.