Jakarta, IDN Times - Musim kemarau sejak bulan April 2019 diprediksi akan berlangsung dalam waktu yang lama. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak pada naiknya permintaan beras. Pada musim kemarau, petani berisiko untuk gagal panen.
"Tidak sedikit juga petani yang memilih untuk tidak menanam padi. Ini akan memengaruhi hasil penyerapan beras yang dilakukan Bulog," ungkap Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania dalam keterangan tertulis, Minggu (14/7).
Galuh mengatakan, Bulog harus memikirkan strategi agar harga beras tidak melonjak lantaran demand (permintaan) tidak sebanding dengan supply (penawaran). Menurut dia, salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan operasi pasar yang pelaksanaannya sudah diperpanjang hingga akhir tahun 2019.
"Beras-beras yang ada di gudang Bulog harus dapat dimanfaatkan untuk operasi pasar di tengah musim kemarau ini. Namun, kualitasnya harus tetap diperhatikan," ujarnya.
Selain memerhatikan kualitas, kata Galuh, pemerintah juga dapat melihat harga sebagai parameter untuk mengukur ketersediaan beras di pasaran. Saat harga naik, tentu ada supply yang berkurang.
"Hal ini seharusnya dapat dijadikan acuan saat akan memutuskan kebijakan,” jelas Galuh.
Galuh melanjutkan, pemerintah juga harus merancang rencana cadangan kalau operasi pasar belum mampu meredam lonjakan harga beras di pasar. Beras yang sepenuhnya diserap akan dibeli dengan harga minimal HPP. Namun, kata Galuh, sayangnya nilai HPP terlalu rendah karena harga di pasar selalu jauh lebih tinggi.
"Hal ini akan membuat petani merugi. Dengan kondisi stok panen gabah terbatas dan petani harus berhadapan dengan musim kemarau panjang, biaya produksi juga akan meningkat. Biaya produksi yang tinggi mau tidak mau akan memengaruhi harga beras," jelasnya.
Perbedaan data beras antarkementerian atau pihak terkait mengakibatkan mandegnya keputusan penyelesaian masalah beras. Untuk itu, kata Galuh, keakuratan data merupakan hal yang penting.
"Dalam mengatasi lonjakan harga ini pemerintah juga harus mulai melakukan perhitungan apakah dengan segala kemungkinan yang sudah dilakukan, pemerintah perlu melakukan impor atau tidak," kata Galuh.
Dia melanjutkan, jangan sampai keputusan impor muncul di tengah harga yang telanjur melonjak. Hal itu justru menjadikan kebijakan impor tidak efektif karena tidak dilakukan dari jauh-jauh hari sebelum harga beras internasional naik.
Oleh sebab itu, kata Galuh, Bulog diharapkan dapat menyerap beras dari petani semaksimal mungkin. Bulog dapat membeli beras dengan harga komersial untuk menyesuaikan kondisi pasar harus dimanfaatkan dengan baik.
Skema yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 5 Tahun 2018 merupakan langkah yang membuka jalan bagi Bulog untuk tidak harus terpaku pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang tidak fleksibel.
"Pada akhirnya, harga yang melonjak ini perlu diantisipasi, di satu sisi agar dapat menjaga inflasi tetap berada di dalam batas yang wajar, dan tentunya agar tidak membebani masyarakat sebagai konsumen dan juga petani," ungkapnya.