Petani India Akan Mogok Massal Tolak Perjanjian Dagang dengan AS

SKM menegaskan perjanjian perdagangan interim yang diinisiasi oleh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi merupakan bentuk penyerahan total sektor agraris India kepada kepentingan korporasi multinasional AS. Aliansi ini berargumen kebijakan liberalisasi tersebut secara sistematis akan menghancurkan ekonomi pedesaan dengan membiarkan produk asing bersubsidi masuk ke pasar domestik tanpa hambatan tarif yang berarti.

"Kerangka kerja ini dengan tegas menolak klaim Menteri Perdagangan (Mendag) Piyush Goyal bahwa sektor pertanian dan susu berada di luar Perjanjian Perdagangan Bebas. Pemerintah sengaja menyebarkan informasi palsu dan mengkhianati petani serta rakyat," menurut pernyataan resmi SKM, dilansir India Today.

Ketegangan ini semakin memanas seiring munculnya tuntutan pengunduran diri segera bagi Menteri Perdagangan, Piyush Goyal, yang dituduh mengkhianati kepentingan nasional dalam perundingan internasional. Para pemimpin tani menganggap narasi perlindungan pemerintah hanyalah retorika yang bertentangan dengan dokumen resmi mengenai penghapusan hambatan non-tarif bagi produk pangan AS.

"Meskipun menteri mengklaim sektor susu akan dilindungi, pernyataan bersama India-AS memperjelas bahwa di bawah tekanan Amerika, pemerintah setuju untuk membuka pasar bagi produk pertanian mereka yang akan menyebabkan kerugian parah bagi petani India," kata pemimpin terkemuka SKM, Jagjit Singh Dallewal, dilansir Indian Express.

Masuknya komoditas spesifik seperti minyak kedelai, biji-bijian distilasi kering (DDGs), dan sorgum merah ke pasar India diprediksi akan menekan harga jual petani hingga ke titik yang tidak berkelanjutan. Penurunan tarif impor minyak kedelai mentah, yang saat ini berada di angka 16,5 persen, dikhawatirkan memicu deflasi harga yang merusak pendapatan petani di wilayah penghasil utama seperti Madhya Pradesh dan Maharashtra.

"Kesepakatan perdagangan ini akan memiliki dampak yang sangat mendalam pada sektor pertanian dengan membuka pasar untuk barang-barang seperti biji-bijian distilasi kering, sorgum merah untuk pakan ternak, serta minyak kedelai, dan kami mengklaim hal ini juga akan berdampak buruk pada sektor persusuan," ujar pemimpin All India Kisan Sabha, Krishna Prasad, dilansir Economic Times.

Selain ancaman pada komoditas pangan pokok, sektor hortikultura seperti perkebunan apel dan kacang-kacangan juga menghadapi risiko tinggi akibat kebijakan penghapusan tarif bagi produk AS yang sangat kompetitif. Para petani mengeluhkan ketidakadilan struktur perdagangan karena mereka harus bersaing dengan produk luar negeri yang disubsidi besar-besaran, sementara infrastruktur pengolahan domestik masih lemah dan biaya budidaya terus meningkat.

"Sangat disayangkan bahwa pemerintah menandatangani perjanjian ini tanpa konsultasi dengan organisasi petani atau penilaian dampak yang kredibel terhadap mata pencaharian pedesaan. Kini masyarakat di desa-desa mulai mempertanyakan bagaimana kesepakatan ini akan menghancurkan mereka," ujar Koordinator Nasional Bharatiya Kisan Union, Rakesh Tikait, dilansir Livemint.

Mendag Piyush menegaskan, kesepakatan ini merupakan kemenangan bersejarah yang akan membuka akses pasar tanpa bea bagi ekspor produk tekstil dan perhiasan ke AS. Sebaliknya, pihak Washington secara terbuka merayakan pakta ini sebagai keberhasilan strategi "America First" yang bertujuan mengurangi defisit perdagangan agrikultur mereka.

"Kesepakatan ini akan mengekspor lebih banyak produk pertanian Amerika ke pasar besar India, meningkatkan harga, dan memompa uang tunai ke pedesaan Amerika, yang sekaligus membantu mengurangi defisit perdagangan pertanian kami yang mencapai 1,3 miliar dolar AS (Rp21,7 triliun) pada 2024," ujar Sekretaris Pertanian AS, Brooke Rollins.

Ketimpangan kebijakan terlihat jelas pada angka tarif timbal balik, di mana AS tetap memberlakukan tarif 18 persen untuk barang-barang India, sedangkan India setuju menghapus tarif hingga nol persen bagi berbagai produk manufaktur dan pangan Amerika. Para kritikus menuduh pemerintah telah tunduk pada tekanan ekonomi internasional, sehingga membiarkan petani domestik menanggung beban persaingan yang tidak setara.

Aksi mogok nasional yang dijadwalkan pada Kamis (12/2/2026) akan menjadi ujian berat bagi stabilitas pemerintah dalam menyeimbangkan diplomasi luar negeri dengan ketahanan ekonomi dalam negeri. Para petani telah bersumpah untuk melakukan perlawanan jangka panjang jika tuntutan pembatalan kesepakatan tersebut tidak segera dipenuhi oleh otoritas terkait.