PLN Bakal Diwajibkan Beli Listrik dari Pembangkit Tenaga Sampah

Arifin menerangkan, ketentuan pembelian tenaga listrik mengacu pada kebijakan energi nasional dan rencana umum ketenagalistrikan.

Selanjutnya, Menteri ESDM yang akan menetapkan harga dan formula tarif listrik dari pembangkit listrik tenaga sampah.

Dijelaskan Arifin, tujuan dari pemanfaatan sampah organik dan sampah kota sebagai sumber energi adalah untuk pengembangan bioenergi nasional.

"Kemudian, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber energi," ujarnya.

Pemerintah juga mengusulkan penyempurnaan narasi rincian sumber energi terbarukan khusus bioenergi dengan menambahkan lingkup limbah rumah tangga dan limbah sejenis sampah rumah tangga pada RUU EBET.

Pemerintah juga mengusulkan penyempuran narasi pemanfaatan energi terbarukan oleh pemerintah pusat dan pemda dengan mengusulkan ketentuan tambahan terkait kewajiban pengelolaan sampah untuk pemanfaatan energi terbarukan.

Terkait itu, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemanfaatan energi terbarukan dengan mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi sumber energi terbarukan setempat secara berkelanjutan.

"Yang merupakan usulan tambahan kami mengoptimalkan pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik sekaligus memanfaatkan potensi energi terbarukan dalam upaya mengatasi beban pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat," sebut Arifin.

Kemudian, mempertimbangkan aspek teknologi, sosial ekonomi, konservasi dan lingkungan yang berkelanjutan. Terakhir, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi terbarukan.

Sejalan dengan itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menyetujui rancangan peraturan menteri tentang penerapan co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Co-firing adalah substitusi batu bara pada rasio tertentu dengan bahan biomassa seperti pellet kayu, sampah, cangkang sawit, dan sawdust (serbuk gergaji).

"Rancangan peraturan menteri tentang penerapan co-firing pada PLTU telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah limbah, meningkatkan pangsa EBET, dan mengurangi emisi dari PLTU," sambung Arifin.

Peraturan tersebut mengatur penerapan co-firing untuk PLTU milik PT PLN, PLTU milik IPP, serta untuk PLTU yang berlokasi di wilayah usaha tertentu.