Biaya Hidup di Inggris Melonjak, PM Liz Truss Akan Batasi Harga Energi

Truss mengatakan, adanya “jaminan harga energi” untuk dua tahun, membuat rata-rata tagihan rumah tangga tidak akan melebihi dari 2.500 pound (sekitar Rp43 juta) per tahun untuk listrik dan pemanas.

Menurut laporan AP, tagihan seharusnya naik menjadi 3.500 pound (sekitar Rp 60 juta), yang berarti tiga kali lipat dari biaya tahun lalu. Lonjakan itu disebabkan karena invasi Rusia ke Ukraina, COVID-19, dan Brexit.

Pemerintah Inggris belum mengatakan berapa biaya dari batas harga tersebut. Namun, diperkirakan akan mencapai lebih dari 100 miliar pound (sekitar Rp 1,7 triliun). Truss telah menolak usulan oposisi untuk mengenakan pajak tak terduga dari keuntungan perusahaan minyak. 

Oposisi dari Partai Buruh mengatakan bahwa upaya tersebut berarti membuat pembayar pajak Inggris harus membayar tagihan mereka. 

Pemimpin Partai Buruh, Keir Starmer, mengatakan bahwa, "RUU itu akan diambil oleh orang-orang yang bekerja daripada perusahaan minyak." Pengusaha minyak diperkirakan akan menghasilkan keuntungan 170 miliar pound (sekitar Rp 2,9 triliun) dalam dua tahun ke depan karena melonjaknya harga.

Invasi di Ukraina telah menyebabkan krisis energi di seluruh Eropa. Sejauh ini, Rusia telah menghentikan pasokan gas alam yang tergolong murah bagi industri dan rumah tangga. Meski Inggris mengimpor sebagian besar gas alamnya dari Norwegia, terhentinya pasokan gas dari Moskow rentan terhadap perubahan harga secara global.

"Alasan kami berada dalam situasi sulit ini adalah karena perang mengerikan (Presiden Rusia Vladimir) Putin di Ukraina," kata Truss. 

“Tetapi kita perlu memastikan bahwa pasokan energi kita lebih tangguh dan lebih aman, sehingga kita tidak akan pernah berada dalam situasi ini lagi.” tambahnya.

Truss mengumumkan bahwa “gugus tugas pasokan energi” yang baru, akan menegosiasikan kontrak energi jangka panjang dengan pemasok domestik dan Internasional. Inggris juga akan meningkatkan semua sumber energi di negaranya.

Dilansir Reuters, dalam beberapa tahun terakhir, Inggris telah meningkatkan jumlah energi yang dihasilkan oleh tenaga angin. Disusul dengan rencana lainnya yaitu membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang lebih banyak.

Truss mengatakan, dia akan mengeluarkan lebih dari 100 lisensi baru untuk pengeboran minyak dan gas di Laut Utara dan mengakhiri larangan Fracking di Inggris.

Upaya tersebut berpotensi dikecam oleh para aktivis lingkungan. Hal itu karena Inggris telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon menjadi nol pada tahun 2050.

Perdana menteri itu mendukung komitmen Inggris terhadap misi nol karbon. Akan tetapi, hal itu tidak boleh menimbulkan biaya yang besar bagi bisnis dan kehidupan masyarakat di Inggris.

Sebelumnya, Inggris menangguhkan proses Fracking pada November 2019. Pihaknya menganggap bahwa mustahil untuk memprediksi adanya getaran secara akurat, yang disebabkan oleh pengeboran.