Jakarta, IDN Times - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk memaksimalkan pemberdayaan nasabah Mekaar.
Melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Penerapan Inovasi, kedua belah pihak sepakat untuk bersinergi mulai dari pendidikan, penelitian, hingga pengabdian masyarakat.
Penandatanganan MoU kerja sama dilakukan pada Senin, (13/2/2023) di Kampus IPB Dramaga Bogor.
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan PNM, Ninis Kesuma Adriani, mengatakan bahwa kerja sama tersebut berpotensi mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan Indonesia.
“Banyak potensi yang bisa dikembangkan dari kedua belah pihak. Sinergi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PNM dan IPB tentu bisa membantu pengusaha ultra mikro semakin berdaya sebagai bentuk konkret pemerataan ekonomi,” ujar Ninis.
Adapun kerja sama antara PNM dan IPB ini meliputi pendidikan dalam bidang keuangan dan pemberdayaan masyarakat ultra mikro dan mikro bagi civitas akademika, penelitian bersama di bidang keuangan dan pemberdayaan usaha ultra mikro dan mikro, pengabdian kepada masyarakat, penerapan inovasi, dan kegiatan lainnya.
Sebanyak 14,1 juta nasabah PNM Mekaar tersebar di seluruh Indonesia, bahkan hingga wilayah 3T. Pemerataan ekonomi diyakini akan lebih maksimal jika PNM bergerak sesuai dengan data dan hasil riset yang nantinya dilakukan oleh pihak IPB.
Selain itu, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa/i IPB bisa dikolaborasikan dengan program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) milik PNM.
“Mahasiswa IPB yang ingin KKN bisa diarahkan ke wilayah nasabah Mekaar. Bantu ibu-ibu supaya belajar mengembangkan usaha lewat inisiasi dan ide kreatif dari para mahasiswa,” tutupnya.
Sebagai informasi, hingga 31 Januari 2023 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp208,35 triliun kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 14.128.133 juta.
Saat ini PNM memiliki 3.551 kantor layanan PNM Mekaar dan 705 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 provinsi, 513 kabupaten/kota, dan 6.657 kecamatan. (WEB)