Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan Bulog tetap dilibatkan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT).
"Saya sampaikan secara konsisten bahwa BPNT akan disiapkan, dibuka pintu seluas-luasnya untuk Bulog menjadi supplier di dalam BPNT," kata Agus di Kementerian Sosial, Rabu (3/7).
Agus pun meminta Bulog untuk tetap menjaga kualitas beras. Pihaknya percaya Bulog bisa memberikan harga dan kualitas yang baik bagi e-warong. Dengan demikian, keluarga penerima manfaat (KPM) tetap bisa berbelanja beras berkualitas.
"Kita gak bicara soal 70 persen suplai beras di BPNT atau 100 persen beras Bulog di BPNT, bahkan sampai 100 persen pun kami siap mengakomodir dengan catatan kualitas beras Bulog bisa dijaga. Harga juga bisa dijaga," ungkapnya.
Agus menambahkan, ia sangat yakin Bulog mampu menyediakan beras berkualitas dan harga yang baik. Menurut dia, pemerintah bertanggung jawab membantu penyaluran beras Bulog yang ada di gudang-gudangnya. Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyatakan akan mengundurkan diri jika Kemensos mengambil alih 100 persen program BPNT.
"Ya kalau soal Pak Buwas saya kira tanya saja ke Pak Buwas, apa yang beliau maksud. Saya gak ngerti," ungkapnya.
Dikutip dari Antara, Buwas menyebutkan bahwa program BPNT sebagai pengganti beras sejahtera (rastra) bukanlah untuk kepentingan bisnis, melainkan masyarakat yang membutuhkan bantuan beras. Buwas menilai, program BPNT yang dikelola Kementerian Sosial tidak memposisikan Bulog sebagai penyalur terbesar. Porsi tersebut justru diberikan pada perusahaan swasta.
"Jangan dipakai untuk bisnis, ini kepentingan masyarakat kecil yang butuh bantuan, tidak untuk proyek mendapatkan sesuatu," kata Buwas.
Menurut Buwas, program BPNT seharusnya dijalankan oleh negara atau BUMN, dalam hal ini Bulog, untuk pengadaan beras ke daerah yang membutuhkan. Namun, Kemensos memutuskan untuk memberikan porsi 70 persen pengadaan beras BPNT ke pasar bebas atau perusahaan swasta dengan letak wilayah yang mudah diakses.
Sementara itu, Bulog hanya diberikan opsi pengadaan beras di 30 persen wilayah sisa yang letaknya terpencil sehingga akan membebani besarnya biaya pengiriman yang harus ditanggung Bulog. Buwas menilai kondisi ini lebih mengakomodasi kepentingan para perusahaan swasta dan membuat Bulog kehilangan sasaran pasar penyalurannya.
Padahal, saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang-gudang Bulog mencapai 2,2 juta ton dan perusahaan masih akan melakukan penyerapan beras saat panen raya hingga akhir tahun 2019.
"Ancamannya beras Bulog akan busuk, karena 70 persen itu sudah diambil Mensos ke pasar bebas, sedangkan sisanya yang 30 persen itu, Bulog diminta menyuplai 30 persennya. Yang 30 persen itu pun letaknya di ujung-ujung Papua," katanya.
Lebih dari itu, Buwas mengaku siap mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bulog jika Kemensos mengambil alih 100 persen program BPNT. Ia justru mengaku bersyukur jika Bulog sama sekali tidak dilibatkan dalam program ini.
"Kalau bisa ambil 100 persen kegiatan BPNT, termasuk rastra oleh Mensos, saya hands up dari Bulog, berarti saya tidak perlu lagi di Bulog, udah ringan kerjaan saya. Ngapain kita ribut soal ini, toh dananya dari Mensos, malah seneng saya," ungkapnya.