Politikus PKS: Beli BBM Pakai Aplikasi Berbahaya Saat di SPBU

01 Jul 2022, 07:35 WIB

Aplikasi MyPertamina yang dianggap menyusahkan masyarakat yang ingin membeli BBM. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta, mengkritisi kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk mendaftar lebih dulu di situs atau aplikasi MyPertamina. Menurutnya, mekanisme pembelian bensin Pertalite atau solar menggunakan aplikasi di ponsel membahayakan keselamatan. Sebab, penggunaan ponsel dapat memicu terjadinya percikan api sehingga menyebabkan kebakaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Kebijakan itu mulai dilakukan uji coba pada hari ini, Jumat (1/7/2022). Alasannya, PT Pertamina ingin memastikan BBM bersubsidi dikonsumsi oleh kelompok yang tepat yakni menengah ke bawah.

"Jika aplikasi ini arahnya ditujukan untuk mengetahui CC mesin mobil yang digunakan apakah besar atau kecil, mengapa harus menggunakan aplikasi yang terhubung ke ponsel? Bukankah selama ini Pertamina punya kebijakan agar masyarakat mematikan ponsel dan mesin mobil selama berada di pom bensin?" tanya Sukamta melalui keterangan tertulis pada Kamis, 30 Juni 2022 lalu.

Ia juga mempertanyakan mengapa hanya masyarakat yang hendak membeli Pertalite dan solar yang diwajibkan untuk memanfaatkan aplikasi MyPertamina. "Apakah aplikasi ini nantinya juga bakal digunakan untuk melacak dan mengambil keputusan boleh atau tidaknya membeli?" tanya dia lagi.

Penggunaan aplikasi untuk membeli komoditas BBM dianggap oleh Sukamta sebagai penghakiman terhadap ekonomi warga negara. Apalagi, tak semua orang memiliki ponsel.

Lalu, apa komentar publik yang pernah menggunakan aplikasi MyPertamina?

1. Aplikasi MyPertamina dapat review buruk di Google Play oleh pengguna

Review buruk tentang aplikasi MyPertamina di Google Play. (Tangkapan layar Google Play)

Sementara, ketika dicek ke aplikasi MyPertamina di Google Play, pengguna memberikan review buruk tentang aplikasi tersebut. Meskipun aplikasi tersebut tertulis sebagai aplikasi di posisi paling atas tentang bisnis yang bisa diperoleh secara gratis.

Untuk rating, pengguna memberikan rating 1,4 untuk aplikasi MyPertamina. Bahkan, sebagian penggunanya merasa tak ada manfaat dari penggunaan aplikasi MyPertamina.

"Tidak bermanfaat dan tak mudah digunakan. Anda tidak mendapatkan poin bila Anda membayar dengan uang tunai. Selain itu, petugas di SPBU juga tidak pernah bertanya apakah Anda pengguna aplikasi ini," ungkap seorang pengguna yang berkomentar di aplikasi tersebut.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh pengguna lainnya. Bahkan, ia bercerita untuk proses pembayarannya saja memakan waktu hingga 10 menit.

"Aplikasinya sih lancar saat digunakan. Tetapi, sistem pembayarannya sangat bermasalah. Menggunakan LinkAja di aplikasi MyPertamina benar-benar pengalaman yang melelahkan. Setelah memindai kode QR, butuh beberapa saat untuk bisa menampilkan halaman pembayaran. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya pembayaran bisa selesai," kata dia.

Ada pula yang menyebut bahwa penggunaan aplikasi MyPertamina hanya diterima di sejumlah SPBU saja. Belum merata di semua titik SPBU.

"Aplikasi ini hanya diterima di beberapa SPBU Pertamina. Bahkan, di beberapa SPBU itu, aplikasinya ditolak karena koneksi ke aplikasi terputus atau baterai di mesin EDC mati," ujarnya.

Ada pula pengguna yang keberatan lantaran aplikasi MyPertamina diduga ikut mengambil data pribadi penggunanya. Sebab, ketika mengaktifkan aplikasi tersebut maka GPS juga harus aktif.

"Saya tidak bisa masuk ke aplikasi ini karena gagal mendaftar. Mengapa pula aplikasi ini membutuhkan izin dari pengguna untuk mengaktifkan titik lokasi? Saya kira aplikasi ini ingin tahu aktivitas kita dan mengambil data-data kita. Kami hanya ingin mengisi bensin ya, itu saja," keluh seorang pengguna.

2. Pertamina membolehkan penggunaan ponsel asal jauh dari dispenser SPBU

Promo MyPertamina. (IDN Times/Istimewa).

Sementara, melalui akun media sosialnya, Pertamina merespons kekhawatiran publik soal penggunaan ponsel di SPBU. Menurut Pertamina, penggunaan ponsel di area SPBU tetap dibolehkan asal tak dekat dengan dispenser SPBU.

"Iya boleh kok menggunakan handphone di SPBU asal sesuai dengan ketentuan keamanan lokasi penggunaan dan peruntukan ya. Jadi, menggunakan handphone di SPBU dibolehkan bila berada di area publik, foodcourt, hingga convinience store. Peruntukan menyalakan handphone hanya untuk pembayaran dengan aplikasi MyPertamina," demikian kata Pertamina di media sosial mereka pada 14 Juni 2022 lalu.

Mereka juga menambahkan publik dilarang menggunakan ponsel bila berada di area tangki, pembongkaran SPBU dan terlalu dekat dengan pompa pengisian. Di sisi lain, Pertamina menempuh kebijakan ini lantaran anggaran subsidi untuk BBM terus membengkak. Pada tahun ini saja, jumlah anggaran yang digelontorkan untuk subsidi BBM mencapai Rp502 triliun.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, konsumsi Pertalite dinikmati oleh masyarakat mampu.

3. Politikus PKS minta aplikasi MyPertamina dan PeduliLindungi tak dijadikan alat penghakiman ekonomi warga

Ilustrasi aplikasi (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Selain penggunaan aplikasi MyPertamina, Sukamta juga menyoroti pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi untuk membeli minyak goreng curah rakyat (MGCR). Penggunaan aplikasi itu sudah diterapkan sejak 27 Juni 2022 lalu.

Menurut anggota komisi I DPR itu penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan untuk membeli minyak curah tak masuk akal. Ia menilai tak mungkin dengan menggunakan aplikasi lalu kelangkaan dan harga minyak goreng langsung turun.

"Ini terlalu mengada-ada. Pemerintah juga sebetulnya sudah tahu mengapa migor langka dan mahal. Jelas, bukan karena konsumsi masyarakat menengah ke bawah dan para pedagang kecil," kata dia.

Ia mewanti-wanti pemerintah, aplikasi PeduliLindungi tak efektif untuk melacak ke mana larinya migor bersubsidi. Selain itu, penggunaan aplikasi itu juga berpotensi melanggar HAM karena melacak warga dengan menggunakan data pribadi mereka.

"Belum lagi masih banyak warga yang tidak menggunakan aplikasi berbasis internet. Saya rasa dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sudah cukup untuk keperluan ini," tutur pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi itu.

Sukamta turut mengingatkan pemerintah agar kebijakan penggunaan aplikasi berbasis internet harus diterapkan secara cerdas dan berhati-hati. Ia tak ingin dua aplikasi itu dikembangkan untuk menjadi alat pelacak, perekam dan dapat menghakimi status ekonomi warga.