Prabowo Bakal Tiru 3 Negara Ini Jalankan Makan Siang Gratis

Indonesia diwanti-wanti untuk memperhatikan manajemen biaya oleh negara-negara di kawasan Asia yang telah menerapkan program tersebut.

Di Jepang, data pemerintah menunjukkan hampir 99 persen sekolah dasar menyediakan makan siang untuk siswa pada 2023. Makanan tersebut tidak selalu gratis, dengan beberapa siswa membayar rata-rata 50 ribu yen (300 dolar AS) per tahun, tetapi banyak kotamadya yang sepenuhnya mensubsidi biaya ini.

Pada September tahun ini, Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) akan menjamu pejabat Indonesia di prefektur Nagasaki, untuk mengikuti pelatihan dan membantu mereka memahami pengalaman Jepang selama seabad dalam menyediakan makanan sekolah.

"Nagasaki memiliki karakteristik kepulauan yang sama dengan Indonesia, sehingga menjadikannya lokasi yang ideal,” kata JICA dalam sebuah pernyataan kepada This Week in Asia, dikutip dari SCMP.

Melalui inisiatif ini, JICA berupaya mendukung Indonesia dalam mengatasi tantangan gizi, dengan memanfaatkan pengalaman Jepang yang luas, sambil menghargai kebutuhan dan keadaan unik Indonesia.

Selama kunjungannya ke Beijing pada Maret, Prabowo dilaporkan mengunjungi sebuah sekolah di distrik Dongcheng di ibu kota, untuk mempelajari tentang program makan siang gratis bagi para siswa.

Pada April, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan, tim Indonesia dikirim ke India untuk memahami program makan siang gratis di negara tersebut.

Melansir SCMP, Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede mengatakan makan siang gratis disesuaikan dengan kebutuhan dan faktor setempat.

"Kebijakan makanan gratis di Tiongkok dimulai pada tahun 2011 dan tidak universal, kebijakan ini sangat tepat sasaran, hanya ditujukan kepada masyarakat miskin di daerah pedesaan terpencil. Programnya dimulai di beberapa desa terpencil sebelum diperluas selama bertahun-tahun," kata Pardede.

Sementara itu, di India, Pardede mengatakan pendanaan untuk program penyediaan makan siang harian bagi lebih dari 100 juta siswa, dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketika pertama kali diluncurkan pada 1995, program India menelan biaya sekitar 2,6 miliar dolar AS pada 2023, di mana pemerintah federal dan pemerintah negara bagian membayar masing-masing 60 persen dan 40 persen.

Menurut pernyataan Gibran, Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, memberitahukan program India menghabiskan biaya 11 sen AS per anak per hari, karena efisiensi logistik. Sebagai perbandingan, Tim Prabowo memperkirakan biaya 94 sen AS per anak per hari untuk program Indonesia.

Pardede pun mengatakan, India dan Cina dapat menjalankan program mereka dengan sukses, karena mereka menanam sebagian besar makanan untuk konsumsi dalam negeri.

Di Indonesia, produksi makanan biasanya berfluktuasi dari tahun ke tahun dan kekurangannya harus dipenuhi melalui impor.

Asal tahu saja, Indeks Ketahanan Pangan Global 2022 menunjukkan, Indonesia menduduki peringkat ke-84 dari 113 negara dalam hal ketersediaan pangan. Posisi itu jauh di belakang India pada posisi ke-42 dan China di posisi ke-2.

"Kekhawatiran mengenai kapasitas Indonesia untuk mendanai program tersebut valid, karena posisi keuangan Indonesia yang lemah dan ketergantungan ekonomi yang besar pada komoditas, yang harganya biasanya tidak stabil," kata Pardede.

“Situasi ini membuat investor khawatir karena kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi defisit transaksi berjalan masih belum memadai," sambungnya.