Prabowo Bakal Tiru 3 Negara Ini Jalankan Makan Siang Gratis
Jakarta, IDN Times - Indonesia bakal mengikuti jejak Jepang, India, dan China mengaplikasikan program makan siang gratis di sekolah-sekolah. Program yang merupakan janji presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut, menimbulkan kekhawatiran lantaran dianggap bisa meningkatkan defisit Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Tim Prabowo berharap mampu mengurangi kekhawatiran tersebut melalui cara-cara yang pernah digunakan Jepang, India, dan China. Ketiga negara itu mampu melaksanakan dan mengeluarkan anggaran secara bijaksana, untuk mengatasi program makan siang gratis tersebut.
Janji Prabowo terkait makan siang gratis di sekolah-sekolah merupakan cara untuk mengurangi angka kekurangan gizi di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, 21,6 persen anak di Indonesia di bawah usia lima tahun mengalami stunting, pertumbuhan yang terhambat, dan masalah perkembangan lainnya akibat kekurangan gizi.
Prabowo berharap, program itu bisa menjadi titik balik atas tren negatif tersebut, sebab sebagian besar sekolah di Indonesia saat ini tidak menyediakan makanan gratis bagi siswanya.
Adapun program makan siang gratis di sekolah untuk 83 juta anak kurang mampu, bakal menelan biaya hingga Rp71 triliun. Meski begitu, mengutip South China Morning Post (SCMP), Tim Prabowo memperkirakan program makan siang gratis akan menelan biaya besar, yakni Rp450 triliun jika diterapkan seluruhnya pada 2029, dan bakal mendorong pertumbuhan ekonomi 2,6 poin presentase.
Di sisi lain, SCMP menuliskan Prabowo disebut-sebut bakal mempertimbangkan penegakan pajak, dan memotong anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diusung Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
1. Kesuksesan Jepang
Indonesia diwanti-wanti untuk memperhatikan manajemen biaya oleh negara-negara di kawasan Asia yang telah menerapkan program tersebut.
Di Jepang, data pemerintah menunjukkan hampir 99 persen sekolah dasar menyediakan makan siang untuk siswa pada 2023. Makanan tersebut tidak selalu gratis, dengan beberapa siswa membayar rata-rata 50 ribu yen (300 dolar AS) per tahun, tetapi banyak kotamadya yang sepenuhnya mensubsidi biaya ini.
Pada September tahun ini, Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) akan menjamu pejabat Indonesia di prefektur Nagasaki, untuk mengikuti pelatihan dan membantu mereka memahami pengalaman Jepang selama seabad dalam menyediakan makanan sekolah.
"Nagasaki memiliki karakteristik kepulauan yang sama dengan Indonesia, sehingga menjadikannya lokasi yang ideal,” kata JICA dalam sebuah pernyataan kepada This Week in Asia, dikutip dari SCMP.
Melalui inisiatif ini, JICA berupaya mendukung Indonesia dalam mengatasi tantangan gizi, dengan memanfaatkan pengalaman Jepang yang luas, sambil menghargai kebutuhan dan keadaan unik Indonesia.