Prabowo: Efisiensi Jadi Cara Selamatkan Uang Rakyat dari Korupsi

20 Mar 2026, 15:01 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberi sambutan saat menghadiri tasyakuran HUT Ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Intinya Sih

Presiden Prabowo menegaskan efisiensi besar-besaran sebagai langkah utama menyelamatkan uang rakyat, dengan penghematan awal mencapai Rp308 triliun dari berbagai pengeluaran yang dinilai tidak efektif.
Prabowo menyoroti tingginya ICOR Indonesia di angka 6,5 sebagai tanda ketidakefisienan ekonomi sekitar 30 persen dari APBN, dan berkomitmen memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih produktif.
Pemerintah mulai memangkas belanja rutin seperti biaya seremonial dan rapat, serta mempertimbangkan kebijakan efisiensi tambahan seperti pengurangan hari kerja dan penerapan sistem kerja dari rumah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengklaim efisiensi besar-besaran yang dilakukan pemerintahannya saat ini sebagai satu-satunya jalan menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.

Prabowo menjelaskan, pemerintah mampu menghemat dana sebesar Rp308 triliun pada tahap awal efisiensi. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas meyakini jika dana tersebut tidak segera dipotong maka bisa membuka celah korupsi.

"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," ujar Prabowo saat bertemu pakar dan pimpinan media, dikutip Jumat (20/3/2026).

1. Kaitan efisiensi dengan ICOR

Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026). (YouTube/Sekretariat Presiden)

Prabowo kemudian mengaitkan langkahnya tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara.

Adapun tingkat ICOR Indonesia ada pada level 6,5 yang jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand (4), Malaysia (4), dan Vietnam (3,6). Tingginya angka ICOR Indonesia menunjukkan, Indonesia butuh modal jauh lebih besar guna menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain.

Menurut Prabowo, ada ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran negara sebesar 30 persen dari APBN yang mendekati Rp3.700 triliun (230 miliar dolar AS).

"Jadi angka ini artinya 30 persen lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau 230 miliar dolar AS. 30 persen dari itu maka 75 miliar dolar AS. Ini tidak efisien," ujar dia.

2. Efisiensi saat ini baru tahap awal

Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Selasa (17/3/2026) (dok. Tim Media Presiden)

Prabowo menambahkan, efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya saat ini baru tahap awal. Dia menilai masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial.

Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.

Selain itu, mantan Menteri Pertahanan itu juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun dan maraknya kegiatan kajian tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.

3. Prabowo pertimbangkan pengurangan hari kerja

Ilustrasi bekerja (dok. Pexels/Pavel Danilyuk)

Sementara dalam menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi dalam berbagai sektor.

Dia pun mencontohkan sejumlah kebijakan yang diterapkan di negara lain, seperti pengurangan hari kerja hingga penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).

"Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," kata Prabowo.