Prabowo Soroti Impor Kakao, SCI: Rantai Pasok Jadi Masalah

23 Mar 2026, 11:01 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Selasa (17/3/2026) (dok. Tim Media Presiden)

Intinya Sih

Presiden Prabowo menyoroti paradoks impor kopi dan kakao di tengah produksi nasional besar, sementara SCI menilai akar masalahnya ada pada rantai pasok dan logistik yang belum efisien.
Setijadi menjelaskan kapasitas industri pengolahan kakao nasional belum termanfaatkan optimal, sehingga impor masih tinggi akibat pasokan domestik yang tidak konsisten dan kualitas yang bervariasi.
SCI merekomendasikan perbaikan menyeluruh melalui hilirisasi, integrasi rantai pasok, standardisasi pascapanen, peningkatan konektivitas logistik, serta kolaborasi digital antara petani dan pelaku industri.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Dalam wawancara bersama jurnalis dan ekonom di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mempersoalkan impor kopi dan cokelat meskipun Indonesia memiliki bahan baku terbaik.

Pernyataan Prabowo Subianto ini menyoroti isu strategis terkait impor kopi dan kakao di Indonesia, yang masih terjadi meskipun negeri ini dikenal sebagai produsen utama dunia.

Indonesia menghasilkan sekitar 600 ribu ton kakao dan 700–800 ribu ton kopi per tahun, menempatkannya sebagai pemain kunci di pasar global. Namun, industri dalam negeri tetap bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dengan kualitas dan volume konsisten.

Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi menyebut kondisi ini sebagai paradoks dalam struktur industri nasional.

"Persoalan utama bukan pada produksi, melainkan pada rantai pasok yang belum terintegrasi dan sistem logistik yang belum efisien. Produksi yang didominasi petani kecil menyebabkan pasokan tersebar dan kualitas tidak seragam, sehingga sulit memenuhi kebutuhan industri dalam skala besar," kata Setijadi dalam pernyataan resminya, Senin (23/3/2026).

1. Ketidaksesuaian antara kapasitas industri dan realisasi produksi kakao

Ilustrasi proses fermentasi biji kakao (pexels.com/MiguelCarietaSerra)

Setijadi menjelaskan, di sisi hilir, kapasitas industri pengolahan kakao nasional telah mencapai sekitar 739 ribu ton per tahun, tetapi realisasi produksi baru sekitar 422 ribu ton atau hanya 50-60 persen dari kapasitas.

Pada saat yang sama, impor kakao masih mencapai sekitar 157 ribu ton dengan nilai sekitar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) per tahun, yang menunjukkan bahwa industri dalam negeri belum sepenuhnya mampu mengandalkan pasokan domestik.

2. Perbaikan logistik dan rantai pasok

MARS meluncurkan Mars Impact Fund untuk mendukung pengembangan Kelompok Simpan Pinjam Desa dan proyek ketahanan komunitas di daerah penghasil kakao di Indonesia. (Dok. IDN Times)

Dari perspektif logistik, tantangan utama terletak pada sistem pascapanen dan distribusi. Proses fermentasi, pengeringan, penyimpanan, dan pengumpulan hasil produksi belum terstandardisasi, sedangkan biaya distribusi domestik dalam beberapa kasus masih lebih tinggi dibandingkan impor.

"Kondisi ini membuat bahan baku impor lebih kompetitif dari sisi kualitas dan kepastian pasokan," kata Setijadi.

Setijadi pun menambahkan, perbaikan logistik dan rantai pasok dapat membuka potensi nilai ekonomi yang signifikan. Substitusi impor sebesar 25 persen berpotensi menghemat devisa sekitar 275 juta dolar AS hingga 550 juta dolar AS jika mencapai 50 persen.

Selain itu, peningkatan utilisasi industri hingga 75 persen dapat menghasilkan tambahan nilai ekonomi lebih dari 1 miliar dolar AS per tahun.

3. Rekomendasi perbaikan dari SCI

MARS meluncurkan Mars Impact Fund untuk mendukung pengembangan Kelompok Simpan Pinjam Desa dan proyek ketahanan komunitas di daerah penghasil kakao di Indonesia. (Dok. IDN Times)

Seijadi melalui SCI pun memberikan lima rekomendasi untuk peningkatan daya saing komoditas coklat yang secara umum juga sangat penting untuk komoditas lainnya.

Pertama, hilirisasi didorong melalui pengembangan industri pengolahan berbasis bahan baku domestik dengan insentif investasi, kemudahan perizinan, serta pengembangan klaster industri di dekat sentra produksi untuk memperkuat integrasi hulu-hilir.

"Kedua, penguatan logistik dan rantai pasok dilakukan melalui integrasi dari hulu ke hilir, termasuk agregasi petani, peningkatan peran offtaker, dan standardisasi kualitas," ujar Setijadi.

Ketiga, perbaikan yang difokuskan pada sistem pascapanen seperti fermentasi, pengeringan, dan gudang, serta peningkatan konektivitas multimoda dan efisiensi distribusi.

Keempat, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan integrasi kelembagaan serta menyelaraskan kebijakan dan program dalam pengembangan ekosistem hilirisasi, termasuk dukungan regulasi, infrastruktur, dan peningkatan kapasitas rantai pasok.

"Kelima, pelaku usaha dan penyedia jasa logistik mengembangkan kemitraan melalui contract farming, memperkuat peran agregator, serta memanfaatkan digitalisasi untuk mengintegrasikan pasokan-permintaan," tutur Setijadi.