Praktik Oplos Beras Lazim di Lapangan? Begini Penjelasannya

Arief mengakui, istilah oplos kerap dinilai negatif, seperti yang terjadi pada pengoplosan bahan bakar minyak (BBM). Dia mengatakan, oplos itu sendiri dimaknai sebagai pencampuran suatu produk dengan produk lain yang harganya lebih murah, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi.

"Jadi oplos itu biasanya konotasinya negatif karena dulu istilahnya bahan bakar diopolis sama minyak, dioplos sama solar. Maksudnya dioplos sama barang yang lebih murah, kemudian harganya dinaikkan," tutur Arief.

Namun, dia menegaskan, pada beras, praktiknya berbeda. Sebab, dalam satu kemasan, beras utuh (beras kepala) tetap dicampur dengan beras, hanya saja beras pencampurannya dalam bentuk beras pecah, yang dilakukan sesuai kadar yang diatur pemerintah.

"Oplosan itu dulu istilahnya minyak sama sama solar, yang satu lebih mahal, satu lebih rendah terus dicampur. Kalau ini kan beras sama beras toh?" ujar Arief.

Adapun regulasi mutu beras tertuang dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020. Untuk beras premium, kadar air maksimal 14 persen, butir kepala minimal 85 persen, dan butir patah (broken) maksimal 14,5 persen.

Tak hanya di SNI, peraturan mutu beras juga turut diperkuat oleh peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras.

Arief mengatakan, yang dilarang bagi pedagang atau produsen adalah mencampur atau mengoplos beras di luar ketentuan tersebut. Misalnya, pada kemasan beras premium, produsen mencampur beras pecah hingga 30 persen.

"Kalau sudah dilabel beras premium, maksimal broken-nya 15 persen, boleh enggak broken-nya 30 persen? Nggak boleh, apapun alasannya," tutur Arief.

Menanggapi isu beras SPHP Bulog digunakan sebagai campuran dengan beras premium, Arief menegaskan praktik itu dilarang. Sesuai namanya, beras itu dihadirkan untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), di mana dijual Perum Bulog seharga Rp12.500 per kilogram (kg).

"Tapi yang enggak boleh itu misalnya beras SPHP harga Rp12.500, kemudian ini ada beras lain dicampur, terus dijual harganya Rp14 ribu, itu yang enggak boleh maksudnya, karena beras SPHP itu tidak boleh dicampur," ujar Arief.