Presidensi G20 Dorong Modal dan Tata Kelola IMF Diperkuat

11 Des 2021, 07:41 WIB

Penyelenggaraan Presidensi G20 di Nusa Dua Bali. (IDN Times/Shemi)

Nusa Dua, IDN Times - Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan, salah satu kesepakatan Presidensi G20 adalah memperkuat modal dan tata kelola International Monetary Fund (IMF). Kesepakatan itu berdasarkan hasil diskusi Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting dalam jalur keuangan atau finance track.

"Jadi, penting IMF diperkuat permodalannya, di samping juga diperkuat dari sisi tata kelola maupun representasi voting dari masing-masing anggota. Selama ini negara maju punya hak voting lebih besar," kata Dody dalam Media Briefing di Nusa Dua, Bali, Jumat (10/12/2021).

Menurut Dody, modal IMF perlu diperkuat karena organisasi internasional beranggotakan 189 negara tersebut merupakan pusat dari jaring pengaman atau safety net keuangan internasional.

1. Penyesuaian kuota dan voting jadi hal yang paling sulit

Penyelenggaraan Presidensi G20 di Nusa Dua Bali. (IDN Times/Shemi)

Selain penguatan modal, tata kelola IMF juga harus diperbaiki. Menurut Dody, pimpinan negara-negara berkembang anggota G20 menginginkan adanya penyesuaian kuota serta voting power, namun masih terkendala mendapatkan kesepakatan.

"Sekarang ini dalam pembahasan untuk kenaikan kuota dan isu ini menjadi yang sangat-sangat sulit kita mencapai titik temunya. Sekarang adalah review ke 16 dari kenaikan kuota," ungkap dia.

2. Penyebab masalah voting dan kuota sulit disepakati

Ilustrasi G20 (g20-indonesia.id)

Alasan kuota dan voting ini sulit mendapatkan kesepakatan karena akan bergantung dari kesediaan negara-negara maju untuk mengurangi porsinya, sehingga kuota bagi negara berkembang bisa bertambah.

"Kuota biasanya 100 persen, kalau dinaikkan harus ada yang dikurangi. Tentu akan terus kita lihat dalam pertemuan berikutnya," kata Dody.

Dody mencontohkan, dalam kondisi pandemik ini, negara maju memiliki alokasi Special Drawing Rights (SDR) yang lebih besar, padahal negara berkembang jauh lebih membutuhkan.

3. IMF bakal cairkan SDR buat negara-negara anggota G20

Deputi Managing Director IMF, Geoffrey Okamoto (Dok. Kementerian Keuangan)

Diberitakan sebelumnya, terkait SDR, Deputi Managing Director IMF Geoffrey Okamoto mengatakan, pihaknya berencana mencairkan fasilitas tersebut untuk Indonesia dan negara anggota G20 lainnya.

Okamoto menyatakan, IMF sedang mempersiapkan proposal lengkap untuk keanggotaan mereka supaya dipertimbangkan pada pertemuan musim semi (Maret-Mei).

"Yah saya berencana untuk alokasi tambahan hak penarikan khusus," kata Okamoto.