Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (27/9/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)
Airlangga Hartarto memimpin Partai Golkar sejak ketua umum sebelumnya, Setya Novanto terlibat kasus korupsi KTP elektronik. Airlangga terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum definitif Partai Golkar dalam rapat pleno di DPP Partai Golkar pada 13 Desember 2017. Airlangga terpilih secara aklamasi setelah pesaingnya, Aziz Syamsuddin, mengundurkan diri dari pencalonan ketua umum.
Kepemimpinan Airlangga Hartarto di Partai Golkar berlanjut setelah terpilih kembali dalam Munas Partai Golkar di Jakarta pada 4 Desember 2019. Saat itu, kursi kepemimpinan ketua umum sempat diisukan memanas karena ada persaingan dengan Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Dua tahun, Airlangga Hartarto sempat diisukan akan digulingkan dari posisi Ketua Umum Golkar. Padahal, menurut politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai, konsolidasi yang dilakukan Airlangga Hartarto selama ini cukup baik terhadap kepemimpinan di partainya.
“Konsolidasi yang dilakukan Airlangga Hartarto selama ini saya melihat cukup bagus dan tidak ada riak-riak yang muncul dari daerah atau pusat tentang ketidaksenangan mereka terhadap kepemimpinan Airlangga Hartarto,” ungkap Yorrys saat dihubungi IDN Times, Rabu, 11 Mei 2022.
Namun Airlangga akhirnya mengumumkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketum Golkar terhitung sejak Sabtu, 10 Agustus 2024. Usai mengumumkan dirinya mundur, Airlangga mengatakan, semua proses pengunduran diri itu akan berjalan damai dan tertib untuk menjunjung tinggi marwah Golkar.
Dia juga mengatakan pengunduran dirinya diproses sesuai mekanisme partai. Hal itu dilakukan demi menjaga keutuhan Partai Golkar.
"Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku," kata Airlangga.