SGS adalah perusahaan pengujian dan sertifikasi terbesar di dunia
Perjalanan panjang SGS yang bertumpu pada inovasi sejak didirikan pada tahun 1870-an
SGS pernah mengambil alih sebagian peran Bea Cukai pada era Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Soeharto
Jakarta, IDN Times - Nama SGS kembali mencuat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyinggung kemungkinan pengalihan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika perbaikan internal tidak berjalan.
Perusahaan berbasis Swiss itu memang memiliki rekam jejak panjang di sektor pengujian dan inspeksi, termasuk pernah mengambil alih sebagian peran Bea Cukai pada era Orde Baru (Orba).
Dilansir situs resminya, SGS mengklaim sebagai perusahaan Testing, Inspection and Certification, terbesar di dunia. Perusahaan mengoperasikan lebih dari 2.500 laboratorium dan fasilitas bisnis di 115 negara, didukung sekitar 99.500 tenaga profesional.
Dengan pengalaman lebih dari 145 tahun, SGS menyatakan mengedepankan ketelitian dan akurasi ala perusahaan Swiss untuk membantu berbagai organisasi memenuhi standar kualitas, kepatuhan, dan keberlanjutan.
Perusahaan itu membawa slogan When You Need To Be Sure yang dianggap sebagai komitmen terhadap kepercayaan, integritas, dan keandalan. Layanannya diberikan melalui nama SGS dan sejumlah merek khusus seperti Brightsight, Bluesign, Maine Pointe, dan Nutrasource.
SGS bermula dari rumah inspeksi gandum di dermaga Rouen, Prancis, pada 1870-an. Pendiri perusahaan, Henri Goldstuck, memulai usaha inspeksi gandum pada 1878 setelah melihat peluang di salah satu pelabuhan terbesar negara tersebut. Setahun kemudian, bisnis berkembang dan SGS membuka kantor di tiga pelabuhan besar, Le Havre, Dunkirk, dan Marseille.
Pada 1915, kantor pusat dipindahkan dari Paris ke Jenewa, Swiss. Berselang empat tahun, perusahaan mengadopsi nama Société Générale de Surveillance (SGS). Memasuki 1955, SGS mulai masuk ke layanan industri dengan menginspeksi mesin dan barang industri.
Ekspansi terus berlanjut. Pada 1962, SGS memperluas layanan ke sektor minyak, gas dan bahan kimia, industri mineral, hingga institusi pemerintah. Perusahaan juga mulai memberikan layanan konsultasi lingkungan dan remediasi pada 1970-an untuk pelanggan di sektor minyak dan gas.
SGS kemudian melantai di bursa pada 1981, dan kurang dari empat tahun kemudian mencatat penjualan mencapai 1,5 miliar Swiss Franc.
Pertumbuhan ekonomi di Asia pada 1991 mendorong ekspansi lebih jauh, termasuk ke China. Saat ini, SGS beroperasi di hampir seluruh negara di dunia dengan lebih dari 99.250 karyawan dan sekitar 2.700 laboratorium serta fasilitas bisnis.
Pada 1983, Ali Wardhana beralih jabatan menjadi Menko Ekuin, dan kursi Menteri Keuangan diduduki oleh Radius Prawiro. Perubahan juga terjadi di Bea Cukai dengan dilantiknya Bambang Soejarto, seorang perwira tinggi Hankam, sebagai Direktur Jenderal.
Meskipun Radius Prawiro saat pelantikan berjanji akan memerangi penyelundup hingga ke akar-akarnya, penyelewengan tetap terjadi. Aparat Bea Cukai masih dikeluhkan pengusaha, termasuk dari Jepang, karena praktik pungutan liar, ribet, dan berbelit-belit.
Melihat kondisi yang tak kunjung membaik, Presiden Soeharto akhirnya mengambil tindakan radikal. Setelah berdiskusi dan mendapat penilaian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Soeharto ambil tindakan.
Dia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang. Berpegang pada Inpres tersebut, pemerintah memutuskan untuk mencabut sebagian besar wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kala itu, peran Bea Cukai dipercayakan kepada PT Surveyor Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS). Itulah peristiwa pembekuan kewenangan yang menjadi preseden ancaman Purbaya saat ini.