Program Infrastruktur Rp68 T Belum Dapat Anggaran di 2026

09 Jul 2025, 17:22 WIB

Renovasi gedung Sekolah Rakyat yang berlokasi di bekas Gedung IKM, Kabupaten Ponorogo, baru mencapai 10 persen. IDN Times/Riyanto.

Intinya sih...

Total kebutuhan anggaran PU mencapai Rp139,74 triliun
Tambahan anggaran untuk sekolah rakyat hingga swasembada
Rincian penggunaan anggaran yang telah disetujui Kemenkeu

Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan masih kekurangan anggaran sebesar Rp68,88 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2026.

Berdasarkan hasil penghitungan internal, Kementerian PU memerlukan tambahan untuk mendanai program teknis sebesar Rp65,28 triliun dan program dukungan manajemen senilai Rp3,60 triliun.

"Dari hasil exercise kami secara mandiri sebetulnya untuk tahun anggaran 2026 kami masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp68 triliun," kata dia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (9/7/2025).

1. Total kebutuhan anggaran PU mencapai Rp139,74 triliun

ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Dody memaparkan, kebutuhan anggaran 2026 diproyeksikan Rp139,74 triliun. Namun, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 15 Mei 2025, pagu indikatif yang ditetapkan hanya Rp70,86 triliun.

Kementerian PU kemudian mengirimkan surat kepada kedua menteri tersebut pada 13 Juni 2025 untuk menyampaikan kesiapan memanfaatkan pagu yang tersedia.

Sementara itu, selisih sebesar Rp68,88 triliun yang belum tertampung dalam pagu indikatif akan digunakan untuk mendanai berbagai program prioritas.

2. Tambahan anggaran untuk sekolah rakyat hingga swasembada

Simulasi Sekolah Rakyat di Sentra Handayani Bampu Apus, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025) (IDN/Times Dini Suciatiningrum)

Tambahan anggaran sebesar Rp68,88 triliun dibagi dalam dua kategori besar. Program dukungan manajemen membutuhkan Rp3,60 triliun, terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp2,84 triliun dan belanja non-operasional sebesar Rp0,76 triliun.

Tambahan belanja pegawai mempertimbangkan rencana penambahan CPNS dan PPPK pada tahun 2025.

Sementara itu, program teknis menyerap porsi terbesar, yakni Rp65,28 triliun. Alokasi tersebut meliputi Rp4,92 triliun untuk swasembada pangan, Rp12,01 triliun untuk MYC (lanjutan dan baru), Rp1,77 triliun untuk infrastruktur di DOB Papua.

"Kami juga menganggarkan Rp10 triliun untuk melanjutkan status pembangunan, status lokasi sekolah rakyat baru sebagai amanat penugasan dari pemerintah, di mana akan dibangun 100 sekolah rakyat setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut," paparnya.

Selain itu, terdapat anggaran untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur, program padat karya, pengadaan lahan non-PSN, tanggap darurat bencana, dukungan teknis, pelatihan vokasi, serta kegiatan baru berdasarkan arahan nasional.

Kebutuhan itu belum mencakup sejumlah kegiatan tambahan, seperti ketahanan pangan di Wanam dan program Inpres Irigasi.

3. Rincian penggunaan anggaran yang telah disetujui Kemenkeu

Bendungan Raknamo ( kemenkeu.go.id)

Kementerian PU merinci alokasi dari pagu indikatif sebesar Rp70,86 triliun. Dana tersebut dibagi ke dalam lima bidang utama: Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Prasarana Strategis, serta SIBB, DJBK, dan DJPI.

Di bidang sumber daya air, dialokasikan Rp20,51 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, pembangunan bendungan, serta kegiatan operasional dan tanggap darurat.

Untuk bina marga, dana sebesar Rp31,80 triliun digunakan untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan, termasuk jalan tol dan flyover/underpass, serta kegiatan preservasi dan tanggap darurat.

Bidang cipta karya mendapatkan Rp4,11 triliun, yang dialokasikan untuk penyambungan air minum, pengelolaan air limbah, pembangunan gedung, serta operasional kantor. Tidak terdapat alokasi untuk program IBM Pamsimas maupun kegiatan persampahan.

Di bidang prasarana strategis, sebesar Rp13,53 triliun dialokasikan untuk pembangunan pondok pesantren terpadu, sekolah rakyat, fasilitas pendidikan tinggi, pasar, prasarana olahraga, cagar budaya, fasilitas kesehatan, dan prasarana keagamaan.

Terakhir, SIBB, DJBK, dan DJPI menerima Rp0,91 triliun yang seluruhnya dialokasikan untuk gaji dan operasional kantor.