Dapat Tugas Baru dari Prabowo, Kementerian PU Minta Tambahan Rp12,5 T
- Kementerian PU meminta tambahan anggaran sebesar Rp12,5 triliun untuk menyelesaikan komitmen lama dan penugasan baru dari Presiden Prabowo Subianto.
- Alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air naik menjadi Rp34,14 triliun, sedangkan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga meningkat menjadi Rp33,65 triliun.
- Anggaran Kementerian PU mengalami beberapa kali perubahan sejak awalnya ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun hingga akhirnya mencapai Rp73,76 triliun setelah persetujuan Komisi V DPR RI.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan tambahan anggaran 2025 dari Rp73,76 triliun menjadi Rp86,28 triliun. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI.
"Kami juga mengusulkan, mohon izin untuk tahun anggaran 2025, perubahan anggaran dari Rp73 triliun menjadi Rp86 triliun," kata Menteri PU Dody Hanggodo, Rabu (9/7/2025).
1. Untuk jalankan komitmen lama dan inpres
Dody menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp12,5 triliun itu difokuskan untuk menyelesaikan komitmen lama serta melaksanakan sejumlah penugasan baru dari Presiden Prabowo Subianto melalui instruksi presiden (inpres).
Penugasan tersebut, meliputi pembangunan dan renovasi sekolah rakyat serta penguatan sistem irigasi dalam rangka swasembada pangan.
Program Sekolah Rakyat adalah inisiatif pemerintah yang menyediakan infrastruktur pendidikan inklusif dan berstandar nasional melalui renovasi bangunan eksisting menjadi fasilitas sekolah dan asrama bagi anak kurang mampu.
"Total yang kami usulkan penambahannya adalah Rp12,5 triliun," ujar Dody.
2. Rincian tambahan anggaran
Alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air naik dari Rp27,09 triliun menjadi Rp34,14 triliun, untuk irigasi dalam rangka swasembada pangan sebesar Rp6,099 triliun, serta percepatan pinjaman luar negeri (PHLN) senilai Rp956,95 miliar.
Untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, anggaran meningkat dari Rp28,77 triliun menjadi Rp33,65 triliun, antara lain untuk percepatan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp1,2 triliun dan pemenuhan paket kontrak tahun jamak (MYC) senilai Rp2,26 triliun.
Selanjutnya, alokasi untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya sedikit turun dari Rp11,18 triliun menjadi Rp11,15 triliun, disesuaikan dengan realokasi ke program manajemen. Sementara itu, anggaran untuk prasarana strategis naik dari Rp5,02 triliun menjadi Rp5,59 triliun untuk mendukung renovasi Sekolah Rakyat tahap I dan Ib sebesar Rp573,39 miliar.
Adapun alokasi untuk satuan kerja lain seperti SIBB, DJBK, dan DJPI meningkat dari Rp1,70 triliun menjadi Rp1,75 triliun, termasuk pelaksanaan tugas program dukungan manajemen senilai Rp49,75 miliar.
3. Anggaran PU mengalami beberapa kali perubahan
Anggaran Kementerian PU 2025 mengalami perubahan secara bertahap. Awalnya, pagu DIPA ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun, di luar peluncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan percepatan loan.
Namun, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025, pagu efektif disesuaikan menjadi Rp29,57 triliun sebagai bagian dari efisiensi anggaran sebesar Rp81,38 triliun.
Selanjutnya, pada 13 Februari 2025, pagu efektif kembali naik menjadi Rp50,48 triliun setelah permohonan persetujuan efisiensi belanja disampaikan melalui Surat Menteri PU kepada Komisi V DPR RI.
Perubahan anggaran kembali dilakukan pada 7 Mei 2025 setelah mendapat persetujuan Komisi V DPR RI, di mana pagu efektif ditetapkan sebesar Rp73,76 triliun.
