Program JKP Meluncur Bulan Depan, Menaker: Bukan Pengganti Pesangon!

Dengan demikian, pengusaha tetap wajib membayar pesangon terhadap pekerja yang diputus hubungan kerjanya atau di-PHK.

"Jadi pengusaha yang melakukan PHK, dia masih harus melaksanakan kewajibannya memberikan pesangon sebagaimana ketentuan undang-undang," ujar Ida.

Ida mengatakan program JKP memberikan banyak manfaat pada masyarakat yang kehilangan pekerjaaan, antara lain uang dari BPJS Ketenagakerjaan, akses pasar kerja, dan sebagainya.

"Juga ada operational training yang diberikan," tutur dia.

Aturan terkait pesangon bagi korban PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja; yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Besaran pesangon tertuang dalam pasal 40 ayat (2) dari PP tersebut. Berikut rinciannya:

• Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun yang mengalami PHK menerima jumlah pesangon sebanyak 1 bulan upah.
• Pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 2 bulan upah.
• Pekerja dengan masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 3 bulan upah.
• Pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 4 bulan upah.
• Pekerja dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 5 bulan upah.
• Pekerja dengan masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 6 bulan upah.
• Pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 7 bulan upah.
• Pekerja dengan masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 8 bulan upah.
• Pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih menerima pesangon sebesar 9 bulan upah.