Proyek Ibu Kota Baru Lanjut, Presiden RI Bisa Pindah Kantor Akhir 2024

Rudy menambahkan, target dari pembangunan IKN masih seusai target awal, yakni pada 2024. Bila berjalan dengan baik, maka Presiden Republik Indonesia akan mulai berkantor di Benua Etam.

“Perencanaan waktu itu akhir 2024 presiden mulai berkantor di sana, mengukur waktu balik di ujung kapan harus selesai dan sekarang masih dalam koridor waktu direncanakan, meski ada pergeseran dikit,” ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor menuturkan IKN itu urusan negara dan yang mengaturnya pemerintah pusat. Hingga saat ini, pengembangan IKN di Benua Etam tidak ada masalah.

Dia mengatakan posisi Kaltim adalah menunggu perkembangan dari pemerintah pusat. Apalagi, saat ini kondisi pandemik dan semua kegiatan dipusatkan untuk menuntaskan COVID-19.

"Kaltim ikut pemerintah pusat saja. Jalan terus, tidak ada masalah. IKN itu urusan negara,” singkat Isran.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan di dalam APBN 2021, pemerintah tidak mencadangkan anggaran untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) yang berlokasi di Kalimantan Timur. Hal itu lantaran pemerintah masih dalam tahap pemulihan usai ekonomi Indonesia dihantam pandemik COVID-19. 

"Untuk IKN, saya sudah sampaikan sendiri ke Presiden bahwa 'bapak untuk situasi seperti ini kita harus melakukan prioritas, termasuk masalah IKN ini. Kalau mau mengelola kita ingin melakukan secara menyeluruh. Jadi, kita sampaikan ke seluruh kementerian dan daerah, bahwa yang tidak prioritas, kita minta ditunda, bahkan dipotong," ujarnya.