Setiap tahunnya, Bank Indonesia (BI) selalu memberikan laporan perekonomian Indonesia melalui laman resminya. Dari 10 bab, terdapat satu yang menjadi topik hangat yakni mengenai prospek, tantangan, dan arah kebijakan perekonomian. Menurut BI, prospek perekonomian Indonesia akan terus membaik hingga 2019.
Selain itu, ada laporan menarik lainnya seputar proyek strategis nasional (PSN) yang diusung Presiden Joko Widodo sejak 2015. Hingga akhir 2017, proyek yang rampung baru mencapai 2 persen.
PSN terdiri dari 245 proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Tercatat sudah enam proyek yang sudah selesai, 145 proyek dan satu program tahap konstruksi, 9 proyek tahap transaksi, 85 proyek dan satu program tahap penyiapan.
Menurut Ekonom INDEF Zulfian Syafrian, PSN bukan proyek "Roro Jonggrang" yang bisa selesai dalam satu malam. PSN membutuhkan waktu cukup panjang untuk diselesaikan. Apalagi secara resmi PSN baru berjalan awal 2016.
Secara umum, PSN mencakup 15 sektor infrastruktur, dua program ketenagalistrikan, dan program industri pesawat terbang. Melalui RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menargetkan pembangunan 2.650 km jalan, pembangunan 3.258 km jalur kereta api, pengembangan 24 pelabuhan, pembangunan 15 bandara baru serta ketahanan energi melalui penyediaan 35.000 MW listrik, pembangunan kilang minyak baru, serta penyediaan layanan broadband di seluruh penjuru Indonesia.
Dengan sisa masa kemimpinannya, nampaknya hal tersebut cukup terbilang terlalu ambisius dan mustahil.
"Perihal PSN, apa yang dilakukan Presiden Jokowi bisa diibaratkan seperti halnya Bandung Bondowoso demi menarik perhatian Roro Jonggrang. Jokowi terus bersikeras dapat menyelesaikan ratusan proyek dalam beberapa tahun," kata Zulfian saat dihubungi IDN Times, (14/4).
Contoh konkretnya adalah megaproyek penyediaan 35 ribu MW listrik yang masih berjalan tiga persen. Meski sedang berlangsung tahap konstruksi sebesar 46 persen, menurut Zulfian, hal tersebut hanyalah sebuah ambisi tanpa adanya perhitungan dan perencanaan yang matang.
Dampaknya banyak kendala yang harus terjadi seperti birokrasi yang runyam, pembebasan lahan, hingga pendanaan yang tidak mencukupi.
Pada rapat kabinet paripurna dengan tema "Rencana Kerja Pemerintah 2019" di Istana Negara, Jakarta, pertengahan Februari lalu, Presiden meminta agar program prioritas dan PSN segera dirampungkan.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan ada beberapa PSN yang tidak dapat dilaksanakan. Untuk saat ini, pihaknya masih mengevaluasi program dan proyek mana yang memang bisa dieksekusi atau tidak.
"Namanya program strategis ya seharusnya fokus. Kalau proyek strategis tapi jumlahnya ratusan, itu sudah bukan proyek strategis lagi. Jokowi mesti fokus, konsisten dan konkret. Kerja, kerja, kerja!," ujar Zulfian.