Publik Tak Puas Kinerja Jokowi-Ma'ruf, Ekonom: Ujiannya Masih Jalan

20 Okt 2020, 18:21 WIB

Direktur Riset Center Of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah. IDN Times/Hana Adi Perdana

Jakarta, IDN Times - Survei Litbang Kompas pada 14-16 Oktober 2020 menunjukkan masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja tahun pertama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dari bidang ekonomi, 49,7 persen masyarakat tidak puas, lalu 6,2 persen sangat tidak puas dan hanya 40,3 persen merasa puas serta 2,3 persen sangat puas.

Menanggapi hal itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai kinerja Jokowi-Ma'ruf saat ini belum bisa benar-benar dinilai. Sebab, keduanya masih menjalani tantangan dalam pandemik COVID-19.

"Ujiannya masih jalan. Orang mahasiswanya lagi ngerjain soal masa kita kasih nilai A atau B. Jadi hanya bisa memberikan catatan yang semoga bisa diperbaiki untuk selanjutnya," kata Piter kepada IDN Times, Selasa (20/10/2020).

1. Tidak adil menilai kinerja Jokowi-Ma'ruf berdasarkan indikator ekonomi

Presiden Jokowi bersama dengan Wapres Ma'ruf Amin di Istana Negara pada Senin, (14/7/2020) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Piter menyampaikan, tidak adil bila penilaian ketidakpuasan hanya dilihat dari indikator ekonomi yang ada saat ini. Menurut dia, kondisi pandemik COVID-19 membuat indikator-indikator ekonomi terdampak signifikan.

"Karena di tengah pandemik ini gak bisa dihitung dengan indikator selama ini dipakai, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, itu tidak bisa dijadikan ukuran," ujarnya.

"Jadi di tengah kondisi pandemik ini, tidak bisa dinilai dengan kondisi sebelumnya. karena semua negara mengalami hal sama," dia menambahkan.

2. Proses penanganan pandemik COVID-19 yang seharusnya dinilai

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi turun. (IDN Times/Arief Rahmat)

Piter berpendapat yang perlu dinilai oleh masyarakat seharusnya penanganan pemerintah terhadap pandemik COVID-19. Masyarakat harus memberi waktu untuk melihat kinerja Jokowi-Amin dalam membereskan masalah wabah tersebut dan dampaknya ke ekonomi.

"Dan itu tidak bisa dilihat dalam kondisi sekarang dalam proses. Kita bisa melihat hasilnya nanti," katanya.

3. Ketidakpuasan masyarakat dipicu dampak pandemik

Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf dipicu oleh kondisi yang dirasakan masyarakat.

"Misalnya sudah hampir 6 bulan tanda-tanda pandemik berakhri tidak terlalu nyata dan pemulihan ekonomi membutuhkan waktu panjang sehingga masyarakat kecewa situasi ini dan mereka menggantungkan dari pemerintah," ujar dia.

Selain itu, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah malah tidak membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik.

"Program dari pemerintah tetapi tidak menolong kehidupan mereka. Memang tidak bisa disalahkan pandemik, tetapi di negara lain trennya sudah baik. Katakan Malaysia yang pemulihannya sudah mulai positif," ujarnya.