Karawang, IDN Times - PT Pupuk Indonesia (Persero), melalui anak-anak usahanya, telah menyalurkan 5,3 juta ton pupuk bersubsidi hingga 9 November 2023.
Angka tersebut mencapai 67,5 persen dari alokasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2023, yakni 7,86 juta ton. Lebih rinci, untuk penyaluran pupuk urea bersubsidi sudah mencapai 3,13 juta ton, dan pupuk NPK bersubsidi mencapai 2,17 juta ton.
Berdasarkan data Pupuk Indonesia, stok pupuk bersubsidi hingga 10 November 2023 mencapai 1,37 juta ton. Posisi tersebut mencapai 199 persen, alias dua kali lipat dibandingkan stok minimum yang disyaratkan pemerintah untuk kebutuhan musim tanam akhir tahun.
“Stok pupuk subsidi sudah dua kali lipat dari yang ditargetkan. Jadi pupuk siap. Pupuk semua ada di kios-kios,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, usai menghadiri Jambore Makmur di PT Pupuk Kujang, Kabupaten Karawang, Sabtu (11/11/2023).
Namun, perlu dicatat bahwa besarnya stok pupuk subsidi juga disebabkan oleh mundurnya musim tanam padi akibat kemarau panjang. Musim tanam padi sendiri seharusnya sudah dimulai pada Oktober lalu, namun petani baru mulai persiapan untuk musim tanam pada bulan ini.
“Karena ada kemunduran musim tanam, jumlah pupuk jadi berlimpah,” ucap Rahmad.
Adapun syarat petani yang bisa menerima pupuk bersubsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 10 tahun 2022.
Dalam Permentan tersebut, petani yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), dan menggarap lahan maksimal dua hektare (ha), serta menggunakan Kartu Tani (untuk wilayah tertentu).
Selain itu, petani yang mendapat pupuk bersubsidi hanyalah petani yang menanam sembilan komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.
Dari ketentuan tersebut, Rahmad mengatakan sejauh ini ada 14,5 juta petani yang berhak mendapat pupuk bersubsidi.
“Kalau NIK penerima pupuk subsisi itu jumlahnya 14,5 juta NIK, by name by address. Itulah yang secara regulasi boleh menerima pupuk subsidi untuk sembilan komoditas,” tutur Rahmad.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman mengatakan 16 persen petani dari total penerima pupuk bersubsidi tak bisa menebus pupuk bersubsidi di kios-kios yang menyediakan. Sebab, para petani itu tak memiliki Kartu Tani.
Merespons hal tersebut, Rahmad mengatakan grup Pupuk Indonesia telah sepakat dengan Kementan untuk mempermudah syarat penebusan pupuk bersubsidi.
“Kita sudah sepakat sama-sama dengan Kementan. Pada intinya semua yang tanam akan diberi kemudahan. Perbaikan juga dilakukan. Insyaallah hal-hal semacam itu di lapangan akan kita perbaiki,” kata Rahmad.