Purbaya: Iuran Board of Peace Gunakan Anggaran Kemhan

Purbaya menegaskan, pemerintah belum memutuskan apakah pendanaan iuran Dewan Perdamaian akan mengambil porsi dari pos lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Ia menambahkan, apabila kebutuhan dana melebihi kapasitas fiskal Kementerian Pertahanan, pemerintah membuka opsi realokasi anggaran. Namun, pengelolaan fiskal tetap akan dilakukan secara hati-hati.

“Nanti kita lihat. Kalau tidak cukup, ya kita realokasi. Yang penting anggarannya tetap terjaga,” ujarnya.

Anggaran Kemhan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp187,1 triliun. Porsi terbesar anggaran tersebut dialokasikan untuk modernisasi kekuatan pertahanan, mulai dari pengadaan dan pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI lintas matra, kebutuhan non-alutsista, hingga pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Anggaran Kemhan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025.

Trump membentuk BoP, sebuah badan internasional baru yang dipimpinnya langsung untuk mengawasi penanganan konflik global. Pembentukan BoP dipicu oleh kebutuhan pengelolaan gencatan senjata dan rekonstruksi di Jalur Gaza pascaperang Israel–Hamas. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah mengeluarkan resolusi yang mendukung peran BoP di wilayah konflik tersebut.

Namun, mandat BoP tidak hanya terbatas pada Jalur Gaza. Dalam piagam organisasinya, BoP disebutkan bertujuan mengamankan perdamaian abadi di berbagai kawasan konflik dunia. Ambisi ini dinilai sejumlah pihak berpotensi tumpang tindih dengan peran PBB. Trump sendiri telah mengundang puluhan pemimpin dunia, mulai dari sekutu dekat hingga rival Amerika Serikat, untuk bergabung dalam dewan tersebut.