Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 defisit Rp104,2 triliun per 31 Maret 2025.
Realisasi defisit setara 16,9 persen dari target defisit tahun ini sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.
“Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang dan defisit kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati,” ujarnya dikutip Rabu (9/4/2025).
Bendahara Negara itu pun menegaskan, APBN 2025 telah dirancang sedemikian rupa untuk membiayai program-program pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto.
“Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol (defisit melebar), tidak,” tegasnya.
Salah satu aspek kebijakan yang ia tekankan tak akan mengubah postur APBN 2025 adalah kehadiran Danantara Indonesia, yang akan mengelola dividen BUMN dari yang selama ini masuk secara langsung ke kas negara, dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
"Jadi program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang sudah ada. Pembangunan desa, termasuk koperasi desa ada di APBN, lalu Danantara yang diestablish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan," tegasnya.
Lebih rinci, per Maret 2025 pendapatan negara ada di Rp516,6 triliun dengan total belanja negara Rp620,3 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan dari perpajakan sebesar Rp400,1 triliun dan PNBP senilai Rp115,9 triliun.
Sementara untuk belanja negara, angka Rp620,3 triliun di bulan Maret terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp207,1 triliun.
Untuk mempersiapkan kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp282 triliun merupakan bagian dari persiapan pemerintah.
Dengan demikian, APBN sebagai shock absorber di tengah meningkatnya tensi perang tarif dagang yang sedang terjadi.
“Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading, mengantisipasi bahwa Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita tidak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” ujarnya.
Menkeu menambahkan, APBN menjadi instrumen untuk membiayai banyak program-program penting pemerintahan Prabowo.
APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga program-program yang sudah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel, sehingga memberikan assurance kepada investor.