Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kritikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang menyebutkan pemerintah membayar utang sekitar Rp1.000 triliun dalam setahun.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengelola utang secara prudent. Secara rutin, kata dia, pemerintah merencanakan alokasi kebutuhan pembayaran utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
"Kita kalau lihat dari data dan pengelolaan utang tiap tahun kita, utang itu kan ada beberapa jangka waktunya. Pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN dan itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun. Itu yang kita lakukan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/5.2023).
Sri Mulyani tidak membenarkan ataupun menampik pernyataan JK yang menyebut pembayaran utang pemerintah setiap tahunnya mencapai Rp1.000 triliun. Meski begitu, dia memastikan, pembayaran utang pemerintah sampai saat ini, masih terjaga dengan baik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
"Jadi dalam hal itu, yang paling penting prinsipnya yang jatuh tempo bisa dibayar, yang kemudian beban utang tetap manageable, itu yang masuk dalam sustainability," ucapnya.