Rincian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pajak Terbaru 2025

15 Okt 2025, 22:00 WIB

Yogama Wisnu Oktyandito

Rincian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pajak Terbaru 2025

Ditjen Pajak Kemenkeu (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Intinya sih...

Struktur penghasilan pegawai pajak terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan, seperti tunjangan kinerja, jabatan, keluarga, makan, dan transportasi yang secara keseluruhan membuat total pendapatan jauh lebih besar dari gaji dasar.
Besaran tunjangan kinerja (tukin) sangat dipengaruhi oleh capaian penerimaan pajak nasional, di mana pegawai bisa menerima 100 persen tukin jika target penerimaan tercapai di atas 95 persen.
Gaji pokok pegawai pajak mengikuti golongan dan masa kerja PNS, dengan kisaran antara Rp1,6 juta hingga lebih dari Rp6,4 juta per bulan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024.
Tunjangan jabatan struktural pegawai pajak bisa mencapai puluhan juta rupiah, tergantung pada posisi eselon dan tanggung jawab jabatan di Direktorat Jenderal Pajak.
Sistem remunerasi di DJP dirancang berbasis kinerja dan transparansi, bertujuan meningkatkan profesionalitas serta motivasi pegawai dalam mencapai target penerimaan negara dan memperkuat sistem perpajakan nasional.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Secara umum, pegawai pajak di Indonesia bekerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Mereka bertugas mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak hingga merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan.

Bagi sebagian masyarakat, bekerja di DJP Kemenkeu menjadi kebanggan dan memiliki prestise tersendiri. Salah satu faktor utamanya adalah pendapatan yang diterima pegawai DJP Kemenkeu terbilang besar.

Lantas, berapa gaji pegawai pajak saat ini? Berikut informasi selengkapnya di bawah ini.

1. Diatur dalam Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (peraturan.bpk.go.id)

Tidak ada aturan khusus yang mengatur gaji pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Namun, gaji para pegawai DJP mengikuti aturan dari pemerintah lewat peraturan pemerintah yang berlaku.

Gaji pegawai pajak di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Di dalamnya terdapat besaran gaji pegawai negeri sipil, termasuk pegawai di DJP yang dibagi berdasarkan kategori golongan dan pangkat jabatan.

Peraturan tersebut juga memuat besaran tunjangan yang diberikan kepada PNS, seperti tunjangan kinerja. Namun, pemerintah bisa menetapkan tunjangan yang lebih tinggi untuk pegawai dengan jabatan tertentu. Misalnya, karena kinerja yang sudah dilakukannya.

2. Gaji pegawai pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (pajak.go.id)

Sama seperti PNS lainnya, pegawai DJP Kemenkeu menerima gaji pokok yang jumlahnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Secara umum, peraturan itu mengatur besaran gaji PNS, tidak terkecuali PNS perpajakan.

Besaran gaji pegawai pajak ditetapkan sesuai golongan masa kerjanya, yaitu mulai dari golongan I, II, III, dan IV. Berikut rinciannya:

Golongan I: Rp1.685.700 – Rp2.901.400
Golongan II: Rp2.184.000 – Rp4.125.600
Golongan III: Rp2.785.700 – Rp5.180.700
Golongan IV: Rp3.287.800 – Rp6.373.200

Umumnya, PNS lulusan D3 akan masuk kategori Golongan IIc dengan gaji pokok sebesar Rp2.485.900. Sedangkan PNS lulusan S1 sederajat masuk ke Golongan IIIa dengan gaji pokok Rp2.785.700. Lalu, PNS lulusan S2/S3 masuk ke Golongan IIIb dengan gaji pokok Rp2.903.600.

3. Tunjangan PNS Pajak

Ilustrasi petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melayani wajib pajak saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (29/2/2024). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Sebagai pegawai negeri sipil, PNS pajak juga menerima tunjangan kinerja (tukin). Besaran tunjangan kinerja untuk pegawai pajak juga sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Menariknya, besaran tunjangan kinerja pegawai pajak memiliki ketentuan khusus, yaitu disesuaikan dengan realisasi penerimaan pajak negara. Berikut ketentuannya:

Tukin akan dibayarkan 100 persen pada tahun berikutnya jika realisasi penerimaan pajak mencapai atau melebihi target penerimaan pajak nasional.
Tukin dibayarkan 90 persen pada tahun berikutnya jika realisasi penerimaan pajak mendekati target dengan capaian antara 90–95 persen dari target penerimaan pajak.
Tukin dibayarkan 80 persen pada tahun berikutnya jika realisasi penerimaan pajak berada pada kisaran 80–90 persen dari target penerimaan pajak.
Tukin dibayarkan 70 persen pada tahun berikutnya jika capaian realisasi penerimaan pajak berada pada kisaran 70–80 persen dari target penerimaan pajak.
Tukin dibayarkan 50 persen pada tahun berikutnya jika realisasi penerimaan pajak kurang dari 70 persen dari target penerimaan pajak.

Lebih lanjut, besaran tukin pegawai pajak juga disesuaikan berdasarkan jabatan, mulai dari eselon I hingga eselon IV ke bawah. Ini daftar lengkapnya:

Eselon I

Pejabat Struktural 27: Rp 120.000.000
Pejabat Struktural 26: Rp 102.000.000
Pejabat Struktural 25: Rp 98.000.000
Pejabat Struktural 24: Rp 88.000.000

Eselon II

Pejabat Struktural 23: Rp 85.000.000
Pejabat Struktural 22: Rp 75.000.000
Pejabat Struktural 21: Rp 66.000.000
Pejabat Struktural 20: Rp 58.000.000
Pranata Komputer Utama 20: Rp 44.000.000

Eselon III

Pejabat Struktural 19: Rp 48.500.000
Pejabat Struktural 18: Rp 43.500.000
Pemeriksa Pajak Madya 18: Rp 35.300.000
Penilai PBB Madya 18: Rp 29.900.000
Pejabat Struktural 17: Rp 38.800.000
Pranata Komputer Madya: Rp 29.000.000

Eselon IV ke bawah

Pejabat Peringkat 16: Rp 22.500.000 - Rp 30.000.000
Pejabat Peringkat 15: Rp 20.000.000 - Rp 26.500.000
Pejabat Peringkat 14: Rp 22.700.000 - Rp 23.800.000
Pejabat Peringkat 13: Rp 15.800.000 - Rp 18.000.000
Pejabat Peringkat 12: Rp 11.900.000 - Rp 15.800.000
Pejabat Peringkat 11: Rp 11.300.000 - Rp 15.100.000
Pejabat Peringkat 10: Rp 10.800.000 - Rp 14.300.000
Pejabat Peringkat 9: Rp 10.300.000 - Rp 13.600.000
Pejabat Peringkat 8: Rp 8.900.000 - Rp 13.200.000 (PNS Gol. IIIa)
Pejabat Peringkat 7: Rp 8.700.000 - Rp 12.800.000 (PNS Gol. IIc)
Pejabat Peringkat 6: Rp 8.100.000
Pejabat Peringkat 5: Rp 7.600.000
Pejabat Peringkat 4: Rp 5.700.000

Selain menerima tunjangan kinerja, PNS pajak DJP Kemenkeu juga mendapatkan beberapa jenis tunjangan lainnya seperti tunjangan fungsional/jabatan, tunjangan umum, tunjangan beras, uang makan, tunjangan istri/suami, dan tunjangan anak. Demikianlah daftar lengkap besaran gaji pegawai pajak yang diterima setiap bulan dan tunjangan kinerja sesuai jabatan yang diembannya. Dengan gaji dan tukin tersebut, apakah kamu tertarik bekerja di Direktorat Jenderal Pajak?

4. FAQ

karier sebagai pegawai pajak (pexels.com/Sora Shimazaki)

1. Berapa gaji pokok pegawai pajak lulusan S1?

Gaji pokok pegawai pajak lulusan S1 (Golongan III/a) berkisar antara Rp2,8 juta hingga Rp5,2 juta per bulan, belum termasuk berbagai tunjangan.

2. Apakah pegawai pajak mendapat tunjangan kinerja?

Ya, pegawai pajak menerima tunjangan kinerja dengan nominal besar tergantung jabatan dan capaian penerimaan pajak nasional.

3. Berapa total penghasilan pegawai pajak golongan III?

Jika ditotal dengan tunjangan kinerja dan lainnya, penghasilan pegawai pajak golongan III bisa mencapai Rp15 juta–Rp25 juta per bulan.

4. Apakah tunjangan kinerja pegawai pajak bisa berkurang?

Bisa. Jika realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebagian sesuai persentase pencapaian.

5. Apa dasar hukum pemberian gaji dan tunjangan pegawai pajak?

Dasar hukumnya antara lain PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji PNS, PMK Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan, dan Keputusan Menteri Keuangan tentang tunjangan kinerja DJP.