Rosan Ajak Purbaya ke China untuk Negosiasi Utang Whoosh

Ketika ditanya apakah keberangkatan akan dilakukan pada Desember tahun ini, Rosan menjelaskan bahwa proses awal telah dimulai melalui pengiriman tim pendahulu.

“Kami tentu mengirim tim advance terlebih dahulu untuk berkomunikasi dengan tim dari China, dan itu sudah berjalan. Namun, nanti tahap finalnya kemungkinan akan saya dan Pak Purbaya yang menanganinya,” katanya.

Meski belum menyebutkan tanggal pastinya, Rosan tidak menutup kemungkinan bahwa negosiasi tingkat menteri akan digelar dalam waktu dekat. Menjawab kembali pertanyaan mengenai rencana keberangkatan pada Desember, ia hanya menegaskan bahwa pembahasan akan dilakukan “dalam waktu dekat”.

“Insya Allah semuanya berjalan secepat dan sebaik mungkin,” tuturnya.

Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyerahkan skema penyelesaian utang atau restrukturisasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Keputusan tersebut diambil karena pengelolaan KCIC berada di bawah naungan Danantara.

"Pokoknya kalau untuk restrukturisasi kan kita serahkan ke Danantara. KCIC di bawah Danantara. Jadi apa pun mekanisme, skemanya, kita serahkan ke Danantara," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian pada Senin (17/11/2025) malam

Sebagai informasi, total investasi proyek KCIC dilaporkan mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp120 triliun, dengan sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga sekitar 2 persen per tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, ia tidak ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

“Kalau saya, mending nggak bayar. Cuma begini, ini kan ada kebijakan pimpinan di atas, seperti Presiden dan lain-lain,” kata Purbaya.

Menurut dia, pemerintah tidak akan menanggung seluruh bagian dari utang tersebut, terutama yang berkaitan dengan rolling stock atau sarana dan kereta.

“Sepertinya kita akan cenderung membayar untuk infrastrukturnya, sementara rolling stock-nya akan dihitung dan ditanggung oleh mereka,” jelasnya.

Namun ia menegaskan keputusan final belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian terkait komponen mana yang akan ditanggung APBN dan mana yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Purbaya juga menyampaikan keinginannya untuk terlibat langsung dalam pembahasan antara pemerintah Indonesia dan China mengenai skema pembayaran utang tersebut. Ia menilai penting untuk mencari solusi terbaik yang tidak membebani keuangan negara.

“Makanya saya bilang, kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut. Saya mau lihat. Jangan sampai rugi-rugi amat. Yang penting kita cari yang terbaik untuk negara ini. Prosesnya masih berjalan,” tegasnya.