Setahun Jokowi dan Ma'ruf, Apa Kabar Janji soal Transformasi Ekonomi?

20 Okt 2020, 07:05 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, resmi menjabat satu tahun, pada Selasa (19/10/2020). Saat terpilih untuk kedua kalinya sebagai presiden, Jokowi menyampaikan ada lima prioritas utama dalam pemerintahannya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan rendah pada 2045 mendatang.

Prioritas itu yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, pemangkasan dan penyederhanaan regulasi yang menjadi kendala, penyederhanaan birokrasi agar investasi untuk penciptaan lapangan kerja diprioritaskan, dan yang terakhir ialah transformasi ekonomi agar Indonesia tidak hanya fokus pada SDA tetapi mengoptimalkan industri manufakfur dalam negeri.

Lantas, bagaimana pencapaian bidang transformasi ekonomi selama satu tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin?

1. Transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap SDA menjadi industri manufakfur dinilai belum terlihat

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Ekonom CORE, Muhammad Faisal mengatakan bahwa rencana transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi industri bernilai tambah atau manufakfur, belum terlihat implementasinya selama satu tahun ini.

Hal itu dinilainya, lantaran banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkan salah satu prioritas Jokowi untuk target jangka panjang tersebut. Apalagi semenjak adanya COVID-19, pemerintah terpaksa harus melakukan realokasi anggaran serta menyelamatkan ekonomi untuk jangka pendek.

Faisal bilang untuk mewujudkan transformasi ekonomi, salah satu program jangka panjang yang dibuat oleh pemerintah ialah melalui UU Cipta Tenaga Kerja. Namun, dia menilai banyak kebijakan yang tidak jelas sehingga hal ini justru akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan.

"Manufaktur dikaitkan infrastruktur kerja, arahan ini invstasi ke manufaktur belum jelas apakah UU Ciptaker prioritasnya ke mana. Kalau mau prioritas ke manufaktur bukan komoditas apakah yang menjadi prioritas investasi adalah manufaktur. Bukan di jasa itu belum jelas," kata dia kepada IDN Times, Senin (19/10/2020).

2. Biaya logistik tinggi menjadi hambatan manufakfur

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Selanjutnya, masih adanya hambatan untuk manufaktur yakni terkait biaya logistik yang masih tinggi. Menurut dia, hal ini mengganggu kebijakan perdagangan terkait pembangunan industri manufaktur. "Dalam konteks itu tadi infrastrusktur struktural ekonomi, " katanya.

Menurutnya, memang sejak 2014, Jokowi sudah memprioritaskan pembangunan insfrastukruktur hingga ke pelosok Tanah Air. Tujuannya agar ongkos logistiknya lebih rendah, sehingga industri manufaktur bisa ikut tergerak. Namun, hinggga saat ini, biaya logistik Indonesia mencapai 23,5 persen dari PDB. Angka itu jauh lebih tinggi dari Malaysia yang hanya sebesar 13 persen dari PDB.

Pada 24 September Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sempat menargetkan biaya logistik nasional bisa ditekan menjadi 17 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB melalui pembentikan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE).

3. Proyek baterai mobil listrik belum menyelesaikan masalah

Mobil listrik buatan siswa SMK Model/Rujukan PGRI 1 Mejayan, Kabupaten Madiun yang dibuat untuk mendukung UMKM. IDN Times/Nofika Dian Nugroho

Salah satu program terkait pengolahan SDA oleh anak negeri ialah proyek baterai listrik dari bahan baku nikel yang melibatkan holding BUMN pertambangan. Sayangnya, proyek ini baru pada tahap rancangan. Menurut Faisal, industri manufaktur tersebut masih parsial dan belum terintegrasi.

"Belum menyelesaikan permasalahan yang mendasarnya seperti logistik yang dihadapi semua jenis manufaktur, termasuk baterai. Harusnya yang diatasi dasarnya dulu, " ujarnya.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan Indonesia akan lebih serius memulai proyek pengembangan rantai pasokan nikel di Tanah Air dengan bantuan investor asing. Dua produsen electric vehicle (EV) battery atau baterai untuk kendaraan listrik terbesar dunia, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) dari Tiongkok dan LG Chem Ltd asal Korea, mengisyaratkan akan bergabung dengan proyek investasi senilai 20 dolar AS miliar.

"Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen dan eksportir nikel, bahan baku utama EV Battery, terbesar dunia yang menguasai 27 persen kebutuhan pasar global," katanya melalui keterangan yang diterima IDN Times, Rabu (14/10/2020).

Kementerian BUMN pun akan membentuk Holding Indonesia Battery yang terdiri dari Mining Industri Indonesia (MIND ID) termasuk PT Antam, Pertamina, dan PLN. Holding ini akan mengelola industri baterai electronic vehicle (EV) di Indonesia secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.

Direktur Utama MIND ID, Orias Petrus Moedak, memastikan holding tersebut akan siap dalam waktu dua bulan ke depan. PT Aneka Tambang atau Antam akan mengerjakan pasokan baterai bagian hulu atau pertambangan nikel. Sedangkan PT PLN dan PT Pertamina akan menggarap di sektor hilir.

4. PMI Manufakfur tercatat merosot dikuartal tiga

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara, Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan SDA. Indonesia masih terjebak di ekspor berbasis komoditas dan olahan primer. Apalagi, dengan disahkannya UU Minerba, minat untuk masuk ke sektor komoditas pertambangan semakin meningkat dibanding membangun industri manufaktur.

Dia menyebut data PMI manufaktur Indonesia mengalami penurunan menjadi 44.9 per kuartal ke III 2020. "PMI yang berada di bawah angka 50 menunjukkan produksi manufaktur sedang mengalami penurunan atau tidak berada di level ekspansi, " tuturnya.

Secara keseluruhan Bhima dan Faisal menilai tranformasi ekonomi Presiden Jokow dan Ma'ruf selama satu tahun pertama belum memuaskan.