Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengalokasikan anggaran kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada 2023 untuk memberikan beasiswa LPDP kepada 3.256 mahasiswa.
"Di LPDP akan kita harapkan ada pemberian beasiswa baru kepada 3.256 mahasiswa," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam rapat panja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah di Gedung DPR RI, Selasa (20/9/2022).
Selain, itu, pemerintah juga memberi kepastian anggaran LPDP agar sebanyak 7.047 mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan dapat tetap meneruskan kuliahnya.
"Untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima saat ini dapat kita pertahankan kontinuitas beasiswanya," sebutnya.
Pemerintah juga menggelontorkan bantuan operasional sekolah (BOS) terutama di Kementerian Agama (Kemenag). Pihaknya berharap bisa memberikan manfaat bagi 8,8 juta siswa.
Pemerintah mengusulkan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp608,3 triliun untuk belanja pendidikan di tahun depan, tersebar di sejumlah pos belanja.
"Belanja pemerintah pusat mencakup Rp223,9 triliun, transfer ke daerah (TKD) Rp305 triliun, dan pembiayaan Rp69,5 triliun. Adapun capaian target output yang kita harapkan adalah tersalurkannya KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada 976,8 ribu mahasiswa, manfaat dari Program Indonesia Pintar oleh 20,1 juta siswa," tuturnya.
Anggaran pendidikan Rp608,3 triliun ditujukan untuk menjawab tantangan bahwa Human Capital Index (HCI) Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN, kemudian skor Program for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang belum menunjukkan peningkatan signifikan.
"Dan rata-rata lama sekolah penduduk di Indonesia yang lebih rendah dibanding penduduk di beberapa negara ASEAN," ujar Isa.
Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai dan merata, juga partisipasi pada pendidikan anak usia dini maupun perguruan tinggi yang tergolong rendah, serta keinginan untuk meningkatkan daya laku dari lulusan pendidikan vokasi sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di lulusan pendidikan tersebut.
"Adapun kebijakan anggaran pendidikan di tahun 2023, itu termasuk peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, kemudian peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T, penguatan link and match dengan pasar tenaga kerja, pemerataan kualitas pendidikan, dan juga penguatan kualitas layanan pendidikan," tambahnya.