Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan mengungkapkan, Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (Simbara) sejak didirikan pada 2020 lalu telah memberikan kontribusi pada pundi-pundi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Simbara adalah sebuah platform digital yang dikembangkan untuk mengelola dan memantau sumber daya minerba di Indonesia secara terintegrasi antar-Kementerian/Lembaga (K/L).
Direktur PNBP K/L, Wawan Sunarjo menyampaikan, Simbara telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tersebar di enam K/L, dan telah menghasilkan dampak positif berupa layanan satu pintu melalui single data entry.
Data yang berhasil diintegrasikan adalah satu data minerba yang andal, pengawasan terpadu, implementasi DMO dan hilirisasi minerba efektif, pencegahan fraud melalui profil risiko, dan pencegahan illegal mining dan penghindaran penerimaan negara.
"Simbara mengintegrasikan proses bisnis, sistem, dan data mineral dan batubara (minerba) yang berasal dari hulu ke hilir antar Kementerian atau Lembaga (K/L)," ucap Wawan dalam Media Gathering di Serang Kamis (26/9/2024).
Capaian lain dari Simbara berkaitan dengan penerimaan negara diantaranya, pencegahan atas modus ilegal mining sebesar Rp3,47 triliun, dan tambahan penerimaan negara dari hasil data analytic profile risiko pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun.
Kemudian juga menghasilkan capaian, penyelesaian piutang dari hasil penerapan Automatic Blocking System yang juga merupakan bagian dari Simbara sebesar Rp1,1 triliun.
“Simbara telah meningkatkan penerimaan negara dari PNBP minerba dalam satu dekade terakhir” ujar Wawan.
Menurut Wawan, capaian PNBP di sektor minerba pun ikut terdongkrak pada 2021 dengan perbandingkan, sebelum adanya Simbara realisasi PNBP di sektor minerba Rp75,8 triliun. Kemudian, meningkat tajam dengan adanya Simbara menjadi berturut-turut sebesar Rp183,5 triliun pada 2022 dan Rp172,96 triliun pada 2023.
"Kenaikan tersebut antara lain sebagai dampak dari pemanfaatan Simbara kenaikan harga batubara, dan penyesuaian tarif PNBP," jelasnya.
Di samping itu, Simbara diimplementasikan untuk mengawal hilirisasi minerba dan menciptakan efisiensi pelayanan melalui pelayanan satu pintu (online single submission).
Kemudian pada 22 Juli 2024, SIMBARA kembali di launching untuk komoditas Nikel dan Timah dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia.
Simbara akan terus dikembangkan untuk komoditas lainnya seperti bauksit, tembaga dan sektor lainnya seperti perikanan dan migas.
Adapun hasil kajian KPK tahun 2017 menemukan permasalahan antara lain adanya indikasi kebocoran penerimaan negara dengan nilai Rp120 triliun dari sektor minerba karena lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan tidak terintegrasinya sistem dari hulu ke hilir.
Simbara menjadi solusi atas permasalahan melalui: