Sirkuit Tes Internasional di Bekasi Dibangun Pakai Skema KPBU

31 Okt 2022, 15:29 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menyetujui pembiayaan bagi pembangunan Proving Ground atau 'sirkuit tes' Badan Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi melalui skema creative and innovative financing atau kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Adapun skema tersebut disediakan oleh Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PT Penjaminan Infrastuktur Indonesia (Persero) alias PT PII.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan bahwa dukungan pembiayaan dari pemerintah bagi proyek tersebut penting untuk menarik minat swasta dan lembaga pembiayaan lain atau perbankan.

"Kemenkeu melalui creative and innovative financing pertama memberikan dukungan melalui project development fund sehingga proyek ini menjadi bankable, menjadi menarik, itu yang paling penting," beber Sri Mulyani di Jakarta, Senin (31/10/2022).

Sri Mulyani menambahkan, syarat bankable menjadi penting bagi proyek proving ground tersebut jika memang ingin menarik dana dan peranan pihak swasta.

"Kalau kita ingin menarik dana swasta, peranan swasta maka proyek tersebut harus memiliki bankability dan ini perlu disiapkan secara profesional, serius, dan mengikuti standar internasional maka Kemenkeu memiliki instrumen project development fund," tutur dia.

Mengutip situs resmi KPBU Kemenkeu, Proving Ground BPLJSKP Bekasi merupakan sebuah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang berstandar internasional. Tujuan utama dari pengembangan fasilitas pengujian tersebut demi meningkatkan standar keamanaan produk kendaraan bermotor dan untuk mengurangi tingkat emisinya.

1. Pembiayaan dari pemerintah jadi jaminan buat swasta

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Kemudian, sambung Sri Mulyani, PT PII dengan dukungan availability payment siap mendukung pembangunan proyek Proving Ground tersebut.

Availability payment tersebut akan jadi jaminan buat pihak swasta yang telah memberikan pendanaan bagi pembangunan proving ground.

Proving ground itu sendiri menurut rencana bakal dibangun selama dua tahun dengan total masa konsensi atau kerja sama selama 15 tahun.

"Maka availability payment memberikan dukungan bagi kesuksesan proyek ini untuk bisa kemudian terbangun dan kemudian memberikan juga jaminan bagi pengembalian terhadap pembiayaan yang diberikan pihak swasta atau lembaga keuangan," ujar Sri Mulyani.

2. Pemerintah gelontorkan lebih dari Rp300 miliar dalam availability payment

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sri Mulyani kemudian mengungkapkan, nilai proyek Proving Ground tersebut mencapai Rp1,74 triliun dengan tingkat Return of Investment (ROI) pada level 11 persen.

"Dengan perkiraan availability payment yang diberikan pemerintah Rp341 miliar per tahun. Saya tentu berharap bahwa dengan dilaksanakannya proyek ini tentu tidak hanya sekadar biayanya, tetapi manfaatnya bagi perekonomian nasional," ujar dia.

3. Proving Ground tingkatkan kualitas industri otomotif dalam negeri

IDN Times/Larasati Rey

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani menekankan pentingnya fasilitas Proving Ground BPLJSKB Bekasi tersebut guna meningkatkan kualitas produk otomotif dalam negeri.

Selama ini, pasar otomotif Indonesia didesain tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri melainkan juga menargetkan pasar internasional. Namun, saat ini hal tersebut terkendala proses pengujian kembali ketika produk otomotif dalam negeri diekspor ke negara lain.

Hal itu disebabkan ketiadaan fasilitas pengujian industri otomotif yang berkaliber dan berstandar internasional.

"Maka tadi disampaikan bahwa project Proving Ground BPLJKSP di Bekasi ini akan menjadi suatu fasilitas untuk bisa mendukung industri otomotif nasional di dalam ekspor tidak lagi harus melalui pengujian di negara tujuan sehingga technical barrier dihilangkan," tutur Sri Mulyani.