Sri Mulyani Bilang 2023 Jadi Masa Kritis Buat APBN, Kenapa?

27 Jan 2022, 20:25 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan 2023 bakal menjadi periode paling kritis bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu lantaran pada tahun tersebut kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) III resmi tidak akan berlaku lagi alias kedaluwarsa.

Berakhirnya masa berlaku SKB III membuat Bank Indonesia (BI) tak lagi bisa membeli Surat Berharga Negara (SBN) guna membantu pendanaan COVID-19 di dalam APBN.

"Sebetulnya fokus kita tidak hanya di 2022. Saat ini kami di Kementerian Keuangan mulai menyusun untuk 2023 which is ini adalah the most critical time karena pada SKB kami expired, Pak Perry (Gubernur BI) sudah tidak lagi menjaga kami," kata Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022).

1. Burden sharing pemerintah dan BI tetap berlangsung

Kantor Bank Indonesia (BI). IDN Times/Hana Adi Perdana

Kendati tak lagi bisa membeli SBN, BI disebut Sri Mulyani tetap akan menjalankan burden sharing atau berbagi beban dengan pemerintah dalam upaya membiayai penanganan kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak dari COVID-19.

BI bakal tetap membantu pemerintah, tetapi tidak secara langsung.

"Bank Indonesia akan tetap melakukan melalui market, stabilisasi, tapi tidak lagi melakukan seperti direct financing. Itu beda sekali" ucap Sri Mulyani.

2. Sri Mulyani berharap kondisi fiskal 2022 sehat

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Oleh sebab itu, Bendahara Negara tersebut berharap agar 2022 menjadi tahun fiskal yang baik sebagai modal menghadapi 2023. Sebagai salah satu caranya, Sri Mulyani akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan defisit APBN kembali di bawah tiga persen dan mengelola pembiayaan secara hati-hati.

"2022 diharapkan fiskalnya sudah sehat atau relatif kuat untuk berdiri tanpa di-support Bank Indonesia, yaitu dengan defisit yang bisa di bawah tiga persen dan financing-nya bisa dijaga sehati-hati mungkin," kata Sri Mulyani.

3. Pemerintah pede tekor APBN 2022 di bawah 4,85 persen

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman meyakini defisit APBN 2022 bisa lebih kecil dari yang sudah ditargetkan.

Pemerintah sendiri telah menargetkan defisit atau tekor APBN tahun depan di angka 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau secara nominal mencapai Rp868 triliun. Target itu lebih kecil jika dibandingkan dengan defisit APBN pada 2020 dan 2021 yang berturut-turut sebesar 6,14 persen dari PDB (Rp947,7 triliun) dan 5,4 persen dari PDB (Rp873,6 triliun).

"Optimistis bisa lebih kecil karena ada beberapa hal. Misalnya perekonomian akan mulai tumbuh harapannya. Ini artinya harapannya ekonomi bergerak dan perpajakan bisa ditingkatkan lagi," kata Luky, dalam konferensi pers virtual, Senin (13/12/2021).