Sri Mulyani Bongkar Surat PPATK soal Transaksi Mencurigakan Rp349 T

20 Mar 2023, 17:55 WIB

Konpers dana 300 Triliun oleh Kemenkopolhukam pada Senin (20/3/2023). (IDN Times/Triyan)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa surat yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan baru diterima Kementerian Keuangan pada Sabtu (11/3/2023). Hal ini sekaligus memperjelas kesimpangsiuran informasi yang sempat diberitakan media bahwa laporan PPATK tidak segera ditindaklanjuti oleh Kemenkeu.

Menurutnya, surat itu melaporkan transaksi sebesar Rp349 triliun yang diduga berupa tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia menjelaskan ada 300 surat yang dikirimkan oleh PPATK, terdiri dari 46 lampiran halaman.

"Saya ingin klarifikasi karena berbagai informasi yang sangat simpang siur," tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Senin (20/3/2023).

Surat dengan nomor SR2748/ap.01.01/iii/2023 tertanggal 7 Maret 2023 itu, berisi hasil rekapitulasi data hasil analisis dan hasil pemeriksaan. Selain itu, surat itu juga memuat informasi transaksi keuangan berkaitan tugas dan fungsi untuk Kementerian Keuangan.

1. Rincian isi 300 surat, tidak semua tentang pegawai Kemenkeu

ilustrasi dokumen-dokumen kertas (pexels.com/pixabay)

Menkeu menjelaskan dari 300 surat yang diterimanya, sebanyak 65 surat berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau perseorangan, yang bukan pegawai Kemenkeu. Namun, surat itu tetap dikirimkan ke Kemeneku karena berkaitan dengan transaksi ekonomi yakni menyangkut kinerja ekspor dan impor.

"Maka surat itu turut dikirimkan oleh PPATK. Jumlahnya ada 65 surat dengan nilai Rp253 triliun," kata Sri Mulyani. "Artinya PPATK tenggarai adanya transaksi dalam perekonomian entah perdagangan, pergantian properti yang ditenggarai mencurigakan dan dikirimkan ke Kemenkeu agar Kemenkeu bisa follow up dan ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi kita," lanjutnya.

Sedangkan, sebanyak 99 surat lainnya merupakan surat PPATK kepada aparat penengak hukum dengan nilai transaksi Rp74 triliun.

2. Ada 135 surat dari PPATK menyangkut pegawai Kemenkeu

Website Industry.co.id

Dari total 300 surat tersebut, lanjutnya, ada 135 surat yang menyangkut pegawai Kemenkeu. Menurut Sri Mulyani, surat yang paling menonjol dikirimkan PPATK yakni surat bernomor 205/TR.01.2020 yang dikirimkan pada 19 Mei 2020.

Dalam surat ini menyebutkan adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp189,273 triliun hanya dari satu surat. Saat menerima surat ini, Menkeu menegaskan langsung menindaklanjuti dengan meneliti dan penyelidikan surat tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Dalam surat yang disampaikan oleh PPATK disebutkan terdapat 15 individu dan entitas perusahaan, dan nama orang yang tersangkut Rp189,283 triliun dengan transaksi tahun 2017-2019," tuturnya.

Namun, setelah dilakukan pengecekan surat tersebut ditujukan untuk Bea dan Cukai. Setelah diteliti oleh Bea Cukai, 15 entitas tersebut melakukan kegiatan ekspor, impor, emas batangan dan emas perhiasan serta kegiatan money changer dan kegiatan lainnya.

"Umpamanya, impor emas batangan Rp326 miliar, kemuidan di 2017 naik menjadi Rp5,6 triliun, dan 2019 turun drastis ke Rp8 triliun. Untuk laju ekspornya, senilai Rp4,7 triliun tahun 2017 kemudian turun menjadi Rp3,5 triliun di tahun 2018, dan kembali turun tahun 2019 menjadi Rp3,6 triliun," paparnya.

Menurutnya, berbagai transaksi yang disampaikan oleh PPATK telah diteliti dan kemudian dibahas bersama PPATK. "Mei 2019 DJBC akui dapatkan surat, kemudian September dilakukan pembahasan bersama PPATK," imbuhnya.

3. DJP dapat surat dari PPATK

setkab.go.id

Di samping itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menerima surat dari PPATK yang melaporkan tambahan dua entitas. Dengan tambahan dua entitas tersebut, total ada 17 entitas yang dilaporkan.

"DJP mendapatkan surat tembusan juga nomor 205 dan saat yang sama PPATK kirim surat nomor 595. Dalam surat 595 transaksi lebih besar Rp205 T kepada DJP dan jumlah entitasnya adari 15 jadi 17 entitas," ujar dia.

Alhasil, Ditjen Pajak juga melakukan penelitian dari sisi pajak untuk periode 2017-2019. Sri Mulyani pun menyebutkan wajib pajak berinisial SB sebagai pemilik saham PT berinisial BSI. Di dalam data PPATK, PT tersebut disebutkan memiliki omzet Rp8,24 triliun.

"Data dari SPT pajak adalah Rp9,68 triliun atau lebih besar di pajak daripada (angka) yang diberikan PPATK. Karena, orang ini miliki saham dan perusahaan di PT berinisial BSI. Kita teliti PT BSI di dalam surat dari PPATK," tuturnya.

Setelah ditindaklanjuti, data PPATK itu menunjukkan adanya transaksi mencurigkan Rp11,77 triliun dari PT berinisial BSI tersebut, padahal nilai SPT pajaknya Rp11,56 triliun. Sehingga, ada selisih Rp212 miliar yang kini sedang ditelusuri oleh Kemenkeu.

"Itu pun tetap kami kejar. Kalau memang ada bukti nyata maka si perusahaan itu harus bayar kewajibannya dengan denda 100 persen," ucapnya.

Tak hanya itu, Menkeu mengendus adanya modus yang digunakan SB dengan menggunakan nomor akun dari lima orang yang merupakan karyawannya. "Ini termasuk transkasi ini disebut money changer. Anda bisa bayangkan money changer yakni cash in dan cash out orang," tegasnya.

Sri Mulyani juga menyoroti PT berinisial IKS 2018-2019. PPATK menunjukkan data transaksi mencurigakan Rp4,8 triliun sedangkan SPT Rp3,5 triliun.

"Kemudian ada sesorang namanya DY, SPT nya hanya Rp38 miliar, tapi PPATK tunjukkan transaksi Rp8 triliun. Perbedaan data ini kemudian dipakai oleh DJP memanggil yang bersangkutan," tegasnya.