Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, pemerintah telah merealisasikan Rp68 triliun untuk pembayaran manfaat pensiun pegawai negeri sipil (PNS) hingga akhir Mei 2023.
"Sampai dengan Mei, belanja pensiun Rp68 triliun. Ini naik 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp64,8 triliun" kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (26/5/2023).
Rinciannya, penyaluran dana pensiun PNS melalui Taspen sebesar Rp59,5 triliun atau tumbuh 5,3 persen (YoY) dan ASABRI realisasinya Rp8,5 triliun atau mengalami kenaikan 3,5 persen (YoY).
Pembayaran manfaat pensiun meningkat secara YoY, seiring dengan peningakatan jumlah penerima pensiun yang terjadi pada pensiunan PNS daerah, dari semula 1,9 juta tahun 2022 menjadi 2,1 juta di 2023 .
Realisasi pembayaran subsidi per Mei, mencapai Rp75,1 triliun yang berasal dari realisasi subsidi energi Rp54,2 triliun dan subsidi non energi Rp20,8 triliun.
Rincian pemanfaatan subsidi yakni untuk BBM telah dimanfaatkan sebanyak 5,6 juta kiloliter, kemudian LPG 3 kg dimanfaatkan sebanyak 2,6 juta metrik ton.
"Selanjutnya, untuk subsidi listrik telah dimanfaatkan 39,2 juta pelanggan dan realisasi subsidi untuk uang muka perumahan mencapai 72,6 ribu unit," ucapnya.
Sementara itu, pemerintah juga telah membayarkan kompensasi BBM dan listrik senilai Rp52 triliun, realisasi ini tumbuh hingga 188,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Realisasi tersebut telah meliputi pembayaran sebagian kekurangan dana kompensasi BBM tahun 2022 sebesar Rp37 triliun dan pembayaran sebagian kekurangan dana kompensasi listrik tahun 2022 sebesar Rp15 triliun.
"Realisasi ini untuk pembayaran kewajiban Pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri," tuturnya.
Untuk realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir Mei 2023 mencapai Rp714,6 triliun. Realisasi tersebut mencapai 31,8 persen dari total pagu dalam APBN 2023.
Sri Mulyani mengatakan sebesar 51,2 persen dari total realisasi belanja Rp714,6 triliun, telah dinikmati langsung oleh masyarakat khususnya untuk masyarakat miskin.
"Walaupun ini namanya belanja pemerintah pusat, namun sebetulnya langsung dinikmati masyarakat," kata Sri Mulyani.
Ia merinci belanja Rp714 triliun tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga yang mencapai Rp326,2 triliun atau 32,6 persen. Belanja K/L tersebut berupa penyaluran bantuan sosial seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako.
Kemudian ada juga penyaluran bantuan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan bencana dan pembangunan infrastruktur publik.
Sementara itu belanja non-KL mencapai Rp388,4 triliun atau 31,2 persen dari total belanja digunakan untuk pembayaran pensiun, kompensasi dan penyaluran subsidi