Sri Mulyani Kurangi Penarikan Utang Rp100 Triliun, Ini Alasannya

13 Apr 2022, 15:05 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). (dok. Tangkapan Layar)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mengurangi penarikan utang hingga Rp100 triliun.

"Kita akan mengurangi issuance dari utang. Dengan penggunaan SAL, paling tidak, sampai dengan Maret penurunan (penerbitan utang) Rp100 triliun," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu (13/4/2022).

Hal itu dilakukan karena dia melihat kondisi global yang bergejolak, sehingga bisa menekan penerbitan surat berharga negara (SBN), baik dari sisi yield maupun permintaannya.

"Kita melihat risiko global akibat normalisasi kebijakan moneter dan juga terjadi perang di Ukraina, yang semua akan berpotensi menekan SBN dari yield dan demand-nya," kata Sri Mulyani.

1. Pemerintah manfaatkan saldo anggaran lebih

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Dengan rencana pengurangan penarikan utang itu, maka pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk kebutuhan APBN.

"Dengan adanya penerimaan negara cukup tinggi, dan SAL tahun lalu, kita mmapu melakukan pemanfaatakan optimalisasi SAL tahun lalu dan potensi kurangi defisit," ujar Sri Mulyani.

2. Sri Mulyani sebut utang RI tetap rendah

ilustrasi utang (IDN Times/Aditya Pratama)

Secara keseluruhan, menurut dia rasio utang Indonesia masih lebih rendah, terutama dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, G20, bahkan seluruh dunia. Meski begitu, dia memastikan pemerintah akan berhati-hati dalam mengelola utang.

"Kita akan lihat dari sis bagaimana kita menjaga, terutama dukungan Bank Indonesia kepada kita untuk tahun ini melalui SKB I dan III yang masih berjalan," ucap dia.

3. Utang pemerintah tembus Rp7 ribu triliun

Ilustrasi Utang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Posisi utang pemerintah per Februari 2022 mencapai Rp7.014,58 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp95,43 triliun atu 1,38 persen dibandingkan posisi utang pemerintah pada Januari 2022 yang sebesar Rp6.919,15.

Kementerian Keuangan mencatat, kenaikan nominal utang per Februari 2022 disebabkan oleh penerbitan SBN dan penarikan pinjaman di bulan tersebut. Dengan nominal utang tersebut, maka rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 40,17 persen.

Sementara itu, pada Januari 2022, rasio utang pemerintah terhadap PDB hanya sebesar 39,63 persen. Artinya, dari sisi rasio terhadap PDB, ada kenaikan sekitar 1,36 persen.