Sri Mulyani Sebut Norwegia ‘Hadiahi’ RI karena Kurangi Emisi Karbon

Sri Mulyani mengatakan, hibah dari Norwegia itu membuktikan kepada dunia bahwa BPDLH mampu mengelola dana untuk upaya penurunan emisi karbon.

Dia mengatakan, hal itu bisa meningkatkan kepercayaan berbagai negara, terutama yang ingin memberikan hibah dana lingkungan kepada Indonesia.

“BLU BPDLH ini ada di bawah Kemenkeu, tapi pengarahnya ada Bu Siti, ada berbagai menteri yang lain, itu sudah dipercaya oleh internasional sebagai institusi yang mampu men-deliver secara efisien, akuntabel, dan transparan dana-dana tersebut berdasarkan result. Ini tentu membuat kita makin mampu untuk memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri,” ucap Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti mengatakan, pada 2020 Indonesia berhasil menurunkan 945 juta ton emisi karbon.

Lalu, pada 2021 Indonesia berhasil menurunkan 889 juta ton emisi karbon dan 2022 sebanyak 875 juta ton emisi karbon. Pada 2023, angkanya diperkirakan masih di atas 810 juta emisi karbon. Angka tersebut menurutnya di atas target yang ditetapkan pemerintah.

“Karena El Nino kemarin 2023 cukup berat, tapi masih bisa dikelola, jadi masih di atas 810 juta ton. Artinya, ini kalau dipersenin 48, 43, 41, 40–an persen, dia masih lebih tinggi dari target. Karena target komitmen kita cuma 31,89 persen. Kalau ada kerja sama internasional bisa 43 persen targetnya,” ucap Siti.

Dia mengatakan, hibah yang diberikan Norwegia hanya untuk sebagian upaya penurunan emisi karbon yang telah dilakukan Indonesia.

“Tapi dia cuma bisa kasih kita penilaian untuk 30,2 juta ton. Padahal kita nuruninnya 800 juta lebih. Jadi masih banyak ruang yang bisa didukung oleh berbagai pihak,” ucap Siti.

Oleh sebab itu, KLHK dan Kemenkeu akan berupaya mengoptimalkan hibah dana lingkungan dari negara atau organisasi lain atas kinerja penurunan emisi karbon di Indonesia.

“Saya bersama Menkeu, dan teman-teman di tim KLHK dan Kemenkeu mencoba menjelaskan ke luar negeri bahwa lihat yang dikerjakan Indonesia sudah banyak. Jadi kinerjanya harusnya mendapat apresiasi,” kata Siti.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tak hanya mengandalkan dana dari luar negeri untuk tujuan menjaga keberlangsungan lingkungan. Namun, pemerintah juga mengalokasikan dana dari APBN untuk hal tersebut.

“Jadi ini bukan kita meminta dari luar, APBN negara tetap hadir, ada dana pencegahan mengenai, dana bencana itu Rp7,5 triliun sudah dimasukkan di dalam BPDLH, dan juga mereka mengelola dana reboisasi,” ucap Sri Mulyani.