Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia perlu mewaspadai risiko gagal bayar di perusahaan properti China, Evergrande. Bukan hanya Indonesia, namun masalah Evergrande juga bisa berdampak secara global.
"Kita juga melihat risiko baru yaitu stabilitas sektor keuangan RRT karena gagal bayar dari satu perusahaan konstruksi terbesar kedua di RRT," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers APBN Kita periode September 2021, Kamis (23/8/2021).
Indonesia dan dunia perlu berhati-hati terhadap Evergrande ini. Tidak main-main, utang perusahaan properti asal China ini mencapai 305 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.300 triliun.
"Dan mereka akan mengalami situasi tidak mudah yang memberikan dampak luar biasa, baik untuk perekonomian domestik di RRT maupun dunia. Jadi kita hrs mewaspadai dengan apa yang terjadi di perekonomian Tiongkok, dengan adanya fenomena gagal bayar dari perusahaan Evergrande ini," papar Sri Mulyani.
Sektor real estate China, yang mencakup sekitar seperempat ekonomi negara itu, telah menjadi sorotan sejak risiko gagal bayar Evergrande yang dibebani utang meningkat. Pasar merosot pada Senin karena dampaknya.
Evergrande memiliki total utang sebesar Rp4.300 triliun dan dua pembayaran obligasi jatuh tempo minggu ini, dan kemungkinan besar tidak dapat dibayar. Menurut Channel News Asia, total utang Evergrande setara kurang dari 2 persen dari PDB China.
Bank of America (BofA) memangkas perkiraan pertumbuhan China pada Selasa (21/9/2021). Selain karena Evergrande, ekonomi China juga tertekan karena wabah COVID-19 baru, dan tekanan peraturan yang meluas.
BofA memangkas perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil untuk China pada tahun ini menjadi 8,0 persen dari 8,3 persen. Sementara untuk 2022, BofA memangkas proyeksi pertumbuhan menjadi 5,3 persen dari 6,2 persen. Bank juga memangkas prospek 2023 menjadi 5,8 persen dari 6,0 persen.
BofA mengatakan, skenario dasar dari masalah yang sedang berlangsung di Evergrande adalah akan ada sedikit efek limpahan pada sektor properti secara keseluruhan dan pasar keuangan, jika pemerintah memfasilitasi restrukturisasi utang yang teratur.
“Setiap penundaan lebih lanjut dalam respons kebijakan dari kuartal keempat 2021 hingga kuartal pertama 2022, atau kesalahan penanganan default debitur besar berpotensi meningkatkan risiko dislokasi pertumbuhan,” kata analis di bank investasi itu dalam sebuah catatan.