Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga merespons penetapan empat tersangka kasus dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Arya memastikan Kementerian BUMN akan mendukung penuh proses penyidikan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
“Kita support kebutuhan KPK. Apa yang mendukung soal hukum,” kata Arya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Pada Sabtu, (17/8/2024) kemarin, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengumumkan pihaknya menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry.
"Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi," ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK.
KPK belum mengungkapkan identitas para tersangka. Namun, mereka berinisial IP, MYH, HMAC, dan A.
Sebelumnya, keempat tersangka itu sudah dicegah ke luar negeri. A merupakan pihak swasta, sedangkan HMAC, MYH, dan IP adalah pihak ASDP.
KPK sendiri menyatakan, dugaan korupsi berkaitan dengan Proses Kerjasama Usaha (KSU) dan Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2019-2022.
Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin mengatakan, akuisisi tersebut merupakan rencana jangka panjang yang telah disusun sejak 2014 dalam rangka menambah jumlah armada kapal penyeberangan. Sebab, PT Jembatan Nusantara juga bergerak pada bisnis kapal penyeberangan.
“Sejak periode tersebut, penambahan armada dilakukan dengan banyak cara, antara lain membeli kapal baru, membeli kapal bekas, dan mengakuisisi perusahaan yang menjalankan bisnis serupa dengan ASDP. Semua cara sudah dilakukan oleh ASDP dengan berbagai kelengkapan studi kelayakan,” kata Shelvy dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, Rabu (7/8/2024).