Subsidi Bengkak, Purbaya Sebut Pertamina Malas Bangun Kilang

Ia bercerita saat masih bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada 2018, dirinya sempat merekomendasikan pembangunan kilang dan saat itu Pertamina berjanji akan membangun tujuh kilang dalam lima tahun, namun hingga kini tidak ada satu pun kilang yang dibangun.

Pembangunan kilang baru sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri, sehingga impor minyak dapat ditekan dan negara lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya

"Satu pun nggak jadi kan? Mereka (PT Pertamina) bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar, kan," kata Purbaya. 

Padahal, menurut Purbaya, saat itu sempat ada investor asal China yang menawarkan kerja sama pembangunan kilang. Dalam penawaran tersebut, Pertamina hanya diminta membeli produk kilang selama 30 tahun pertama. Setelah itu, kepemilikan kilang sepenuhnya akan dialihkan kepada Pertamina. Namun, tawaran itu ditolak karena Pertamina sudah merencanakan pembangunan tujuh kilang tersebut.

“Jadi, masalahnya bukan karena kita enggak bisa bikin atau enggak bisa bangun proyeknya, cuma Pertamina memang malas-malasan aja,” ucapnya.

Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor produk minyak, terutama dari Singapura. Hal ini menunjukkan kebutuhan dalam negeri belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh kapasitas produksi nasional.

Di sisi lain, impor BBM terus menguras anggaran negara dan menyebabkan subsidi energi meningkat setiap tahun. Karena itu, ia mengajak DPR untuk bersama-sama mengawasi kinerja Pertamina agar program dan proyek yang dijalankan sesuai dengan target. Purbaya pun menyatakan akan ikut aktif mengawasi pelaksanaan proyek-proyek yang diusulkan oleh Pertamina.

“Jadi, saya bukan hanya sebagai penerima anggaran saja. Saya akan turun langsung untuk memastikan apakah proyek-proyek yang diusulkan tersebut benar-benar dijalankan,” ujar Purbaya.

Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi pada tahun 2025 sebesar Rp479 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari:

• Subsidi energi sebesar Rp183,9 triliun,

• Subsidi non-energi sebesar Rp104,3 triliun, dan

• Kompensasi energi sebesar Rp190,9 triliun.

Hingga data per 31 Agustus 2025 menunjukkan realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen dari pagu APBN 2025.

Sementara itu, total nilai subsidi dan kompensasi pada 2025 tersebut lebih rendah dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp502 triliun. Pada tahun lalu, alokasinya mencakup:

• Subsidi energi sebesar Rp177,6 triliun,

• Subsidi non-energi sebesar Rp115,1 triliun, dan

• Kompensasi energi sebesar Rp209,3 triliun.