DPR Tolak Kenaikan BBM, Sri Mulyani: Subsidi Bisa Bengkak Jadi Rp698 T

30 Agu 2022, 14:07 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (30/8/2022), sejumlah fraksi memberikan catatan dan keberatan terhadap wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diembuskan pemerintah sejak beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, jumlah subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik yang digelontorkan pemerintah bisa membengkak hingga lebih dari Rp600 triliun sampai akhir tahun ini.

"Dengan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, dan konsumsi terutama pertalite dan solar yang sangat besar melebihi kuota, maka jumlah subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik diperkirakan akan habis dan bahkan terlampau hingga mencapai sekitar Rp698 triliun hingga akhir tahun ini," ujar Sri Mulyani di hadapan anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.

1. Pemerintah bertekad salurkan subsidi energi tepat sasaran

Ilustrasi Kemiskinan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Dengan besarnya angka subsidi dan kompensasi energi tersebut, Sri Mulyani bertekad untuk menyalurkannya secara tepat sasaran.

Bendahara Negara itu mengakui, saat ini jumlah subsidi dan kompensasi yang begitu besar tersebut justru dinikmati oleh masyarakat mampu.

Data pemerintah menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga miskin dan tidak mampu, hanya menikmati lima persen dari subsidi solar dan 20 persen dari subsidi pertalite.

"Ini mengakibatkan kesenjangan yang semakin tinggi di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi, sehingga lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin dan rentan yang justru membutuhkan bantuan lebih besar," beber Sri Mulyani.

2. Perbaikan ketepatan sasaran subsidi dilakukan secara hati-hati

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk bisa menyalurkan subsidi dan kompensasi energi ke pihak yang paling tepat, yakni masyarakat miskin dan rentan.

"Upaya perbaikan ketepatan subsidi energi akan dilakukan secara hati-hati, secara bertahap dan tetap mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi dan masyarakat pasca-pandemik," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan, upaya tersebut dilakukan secara simultan dengan proses kalibrasi untuk mencapai paduan kebijakan yang optimal,, di dalam mencapai keseimbangan antara tiga tujuan yang semuanya penting.

"Pertama, melindungi masyarakat miskin dan rentan. Kedua, menjaga momentum proses pemulihan ekonomi, dan ketiga melakukan langah-langkah untuk menjaga kesehatan APBN," kata Sri Mulyani.

3. Ratusan triliun BBM subsidi dinikmati orang kaya

Ilustrasi Orang Terkaya. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya diberitakan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ratusan triliun subsidi untuk solar dan pertalite dinikmati oleh orang kaya. Hanya segelintir yang dinikmati oleh orang miskin.

"Solar dalam hal ini dari Rp143 triliun (subsidi) itu sebanyak 89 persen atau Rp127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).

Pertalite juga sama, dari anggaran Rp93 triliun yang dialokasikan untuk mengkompensasi selisih harga keekonomian, sekitar Rp83 triliun dinikmati oleh orang kaya. Artinya, mereka yang berhak hanya menikmati sedikit.

"Dari total pertalite yang kita subsidi Rp93 triliun, Rp83 dinikmati 30 persen terkaya," kata Sri Mulyani.