Sri Mulyani: Tambahan Bansos Tak Potong Anggaran Subsidi BBM
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun tak akan memotong anggaran subsidi dan kompensasi BBM.
Dia memastikan anggaran subsidi dan kompensasi BBM Rp502,4 triliun akan tetap terpakai hingga akhir 2022. Bahkan, menurut Sri Mulyani, anggaran tersebut tak cukup menutupi kenaikan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar atau kurs rupiah.
"Dengan perkembangan itu, subsidi dan kompensasi yang sudah kita naikkan ke Rp502 triliun, itu gak mencukupi. Artinya Rp502 triliun sudah pasti dipakai semua," kata Sri Mulyani usai menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (29/8/2022).
1. Pemerintah utamakan beri tambahan bansos ketimbang menambahkan anggaran subsidi BBM
Lebih rinci, Sri Mulyani mengatakan anggaran subsidi BBM berpotensi bengkak ke Rp698 triliun dengan naiknya harga minyak dunia dan pelemahan kurs rupiah. Namun, pemerintah tak berencana menaikkan anggaran subsidi BBM, dan memilih untuk menjaga daya beli masyarakat dengan menambah anggaran bansos.
"Tujuannya adalah supaya tadi, alokasi lebih baik dan memang ditujukan kepada kelompok yang memang harus dibantu. Jadi dalam hal ini ya kita mengalokasikan untuk itu," ujar Sri Mulyani.
2. Pemerintah masih kalkulasi penyaluran tambahan anggaran bansos
Terkait sumber dana tambahan anggaran bansos, menurut Sri Mulyani masih dikalkulasi. Namun, sejumlah pos berpotensi direlokasikan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Dari PC-PEN untuk BSU upah memang ada cadangannya, tapi kan kita sedang mencoba melihat keseluruhan kerja dari PC-PEN itu," ucap Sri Mulyani.
3. Rincian tambahan anggaran bansos
Adapun anggaran bansos akan ditambah sebesar Rp24,17 triliun. Rinciannya, sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kemudian, anggaran bantuan subsidi upah (BSU) juga ditambah Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan 2 persen dari dana transfer ke pemerintah daerah (Pemda), yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk subsidi angkutan umum, dengan nominal anggaran Rp2,17 triliun.
