Tagih Utang Student Loan, AS Terapkan Pemotongan Gaji untuk pada 2026

24 Des 2025, 21:50 WIB

Sanggar Sukma Sijati

ilustrasi bendera Amerika Serikat (unsplash.com/chris robert)

Intinya sih...

Kementerian Pendidikan AS akan mengirimkan pemberitahuan kepada sekitar 1.000 peminjam pinjaman mahasiswa yang wanprestasi pada minggu pertama Januari 2026.
Jumlah peminjam yang menerima pemberitahuan akan meningkat secara bertahap setiap bulan.
Pemerintah AS berwenang untuk memotong hingga 15 persen dari pendapatan setelah pajak milik peminjam pinjaman mahasiswa yang wanprestasi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden Donald Trump akan memulai kembali pemotongan gaji bagi peminjam pinjaman mahasiswa yang gagal membayar pada awal 2026. Kebijakan ini menandai berakhirnya masa penangguhan pengumpulan utang yang diberlakukan sejak pandemi COVID-19.

Menurut pernyataan resmi, pemberitahuan pertama akan dikirimkan pada 7 Januari 2026 kepada sekitar 1.000 peminjam yang menunggak lebih dari satu tahun. Pemerintah berencana menambah jumlah penerima pemberitahuan setiap bulan sebagai bagian dari proses normalisasi kebijakan pinjaman pendidikan.

1. AS mulai kirim pemberitahuan penagihan bagi peminjam pinjaman mahasiswa

White House, Pennsylvania Avenue Northwest, Washington, DC, USA (unsplash.com/@renedeanda)

Kementerian Pendidikan AS akan mulai mengirimkan pemberitahuan kepada sekitar 1.000 peminjam pinjaman mahasiswa yang wanprestasi pada minggu pertama Januari 2026. Jumlah peminjam yang menerima pemberitahuan akan meningkat secara bertahap setiap bulan, menurut keterangan juru bicara kementerian pendidikan.

“Kami memperkirakan pemberitahuan pertama akan dikirim kepada sekitar 1.000 peminjam pada 7 Januari, dan jumlahnya akan bertambah secara bertahap setiap bulan,” ujar juru bicara kementerian pada Selasa (23/12/2025), dilansir NPR.

Saat ini, sekitar 5,5 juta peminjam berada dalam status wanprestasi, yang berarti tidak melakukan pembayaran selama lebih dari 270 hari. Kebijakan penyitaan gaji ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk melanjutkan kembali proses penagihan utang yang telah dijanjikan sejak Mei 2025.

2. AS kembali berlakukan penagihan pinjaman mahasiswa setelah pandemi

ilustrasi wisuda (pexel.com/Emily Ranquist)

Pemerintah AS berwenang untuk memotong hingga 15 persen dari pendapatan setelah pajak milik peminjam pinjaman mahasiswa yang wanprestasi, melalui perintah langsung kepada pemberi kerja. Berdasarkan kebijakan yang tercantum di situs studentaid.gov, peminjam akan menerima pemberitahuan 30 hari sebelum proses penyitaan dimulai.

Selain dari gaji, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memotong pengembalian pajak dan manfaat Jaminan Sosial milik peminjam yang menunggak. Praktik penagihan ini sebelumnya dihentikan sejak Maret 2020 akibat pandemi COVID-19, namun kini kembali diberlakukan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

“Kami dapat mengonfirmasi bahwa pemotongan gaji administratif akan dimulai pada awal tahun depan,” menurut pernyataan resmi Kementerian Pendidikan AS, dilansir Bloomberg.

3. Kebijakan penyitaan gaji dinilai bebani peminjam berpenghasilan rendah

ilustrasi uang diatas bendera (pexels.com/Karola G)

Kebijakan pemerintah AS untuk melanjutkan pemotongan gaji peminjam pinjaman mahasiswa dinilai berpotensi menekan rumah tangga berpenghasilan rendah, yang merupakan kelompok paling rentan secara ekonomi. Banyak dari peminjam yang masuk kategori wanprestasi berasal dari kalangan pekerja berpendapatan kecil.

Sejumlah kelompok advokasi menilai langkah ini ironis karena diberlakukan di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang miliarder.

“Kenyataannya, kalangan sayap kanan terus mendorong kebijakan yang justru menambah beban bagi para pekerja yang memiliki utang pinjaman mahasiswa,” ujar Persis Yu dari Student Borrower Protection Center, dikutip Common Dreams.

Kebijakan tersebut menuai kritik luas karena dinilai keras dan tidak perlu, mengingat jutaan peminjam masih menghadapi kesulitan ekonomi dan berisiko kembali mengalami gagal bayar akibat keterbatasan sumber daya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.