Taiwan Siapkan Rp168 T untuk Hadapi Tarif Trump

24 Apr 2025, 18:33 WIB

Sanggar Sukma Sijati

Bendera Taiwan (unsplash.com/Ruby Huang)

Intinya sih...

Pemerintah Taiwan tambahkan anggaran 10 miliar dolar AS untuk melindungi perekonomian dari tarif impor AS yang diberlakukan oleh Trump.
Anggaran ini menjadi bagian dari paket bantuan ekonomi yang lebih besar guna menjaga stabilitas pasar kerja, mendukung perusahaan, dan menekan kenaikan biaya energi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Taiwan mengusulkan tambahan anggaran sebesar 10 miliar dolar AS (Rp168,8 triliun) untuk melindungi perekonomian dari dampak tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS). Langkah ini diumumkan pada Kamis (24/4/2025) sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

Keputusan ini diambil setelah Trump menunda penerapan tarif 32 persen terhadap Taiwan selama 90 hari, memberikan waktu bagi Taipei untuk merumuskan strategi mitigasi. Anggaran tersebut akan menjadi bagian dari paket bantuan ekonomi yang lebih besar guna menjaga stabilitas pasar kerja, mendukung perusahaan, dan menekan kenaikan biaya energi.

1. Anggaran khusus untuk ekonomi

Pemandangan ibu kota Taiwan, Taipei (pexels.com/@belle-co-99483/)

Taiwan awalnya mengalokasikan 88 miliar dolar Taiwan (Rp45,6 triliun) sebagai bantuan awal untuk menghadapi tarif AS, namun pada Kamis (24/4), Perdana Menteri Cho Jung-tai mengusulkan peningkatan anggaran menjadi 410 miliar dolar Taiwan (Rp212,7 triliun). Dana ini akan digunakan untuk memberikan bantuan pembiayaan kepada perusahaan, menstabilkan pasar tenaga kerja, dan menyubsidi tagihan listrik masyarakat.

“Dana ini adalah langkah strategis untuk memastikan perekonomian Taiwan tetap tangguh di tengah tekanan eksternal,” ujar Cho Jung-tai dalam konferensi pers di Taipei, dikutip Yahoo Finance.

Pemerintah juga berencana memperkuat hubungan perdagangan dengan AS melalui pembelian tambahan gas alam dan minyak, yang saat ini hanya menyumbang 10 persen dari total impor LNG Taiwan, jauh di bawah Australia dan Qatar.

2. Negosiasi perdagangan dengan AS

Ilustrasi perdagangan bebas (Pixabay/echosystem)

Taiwan telah memulai pembicaraan langsung dengan AS untuk mengurangi dampak tarif, termasuk tawaran untuk menghapus tarif impor sebagai imbalan atas keringanan dari Washington. Pada Selasa (22/4), Presiden Lai Ching-te menegaskan bahwa peningkatan pembelian energi dari AS menjadi fokus utama negosiasi, sebagai upaya mengurangi surplus perdagangan Taiwan dengan AS yang mencapai miliaran dolar.

“Kami berkomitmen untuk mempererat kemitraan ekonomi dengan AS sambil melindungi kepentingan nasional,” kata Lai dalam pertemuan dengan senator AS.

Kunjungan tiga senator AS ke Taipei pada Rabu (16/4) juga membahas isu perdagangan dan keamanan di Selat Taiwan, menandakan dukungan bipartisan dari Washington meski di tengah kebijakan tarif yang ketat.

3. Dampak global dan respons regional

Presiden AS, Donald Trump, saat mengumumkan rincian tarif resiprokal. (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons)

Kebijakan tarif Trump tidak hanya memengaruhi Taiwan, tetapi juga memicu respons serupa di kawasan Asia Pasifik. Korea Selatan, misalnya, mengusulkan anggaran tambahan 8,6 miliar dolar AS (Rp145,2 triliun) pada Jumat (18/4) untuk mendukung sektor otomotif dan chip yang terdampak tarif AS. Sementara itu, China menaikkan tarif impornya terhadap AS hingga 125 persen sebagai balasan atas tarif 145 persen dari Washington, memperburuk ketegangan perdagangan global.

“Tarif ini menciptakan ketidakpastian besar bagi ekonomi global, dan Taiwan harus bergerak cepat untuk melindungi industri kami,” ujar seorang pejabat Kementerian Ekonomi Taiwan, dikutip dari The Guardian.

Taiwan, yang sangat bergantung pada ekspor semikonduktor, berupaya mempertahankan posisinya di pasar global dengan mempercepat investasi domestik dan diversifikasi pasar ekspor. Dengan langkah-langkah ini, Taiwan berharap dapat menavigasi tantangan ekonomi global sambil memperkuat ketahanan dalam negeri.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.