Tambang Emas di Papua Mau Digarap Antam, Bagaimana Kelanjutannya?

Orias mengatakan proses penyerahan pengelolaan tambang emas Blok Wabu sebenarnya memiliki beberapa tahap.

"Jadi supaya teman-teman tahu bahwa untuk penawaran satu area itu akan ditawarkan kepada negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian BUMN,BUMD, baru swasta. Urutannya seperti itu," kata dia.

Dikarenakan pihaknya belum mendapat kabar lebih lanjut dari pemerintah pusat, Orias enggan memberi komentar lebih banyak. Dia mengatakan seluruh wewenang ada di Kementerian ESDM.

"Wabu ini adalah Blok B yang diserahkan balik oleh Freeport pada 2017-2018 lalu dan memang itu memiliki kandungan emas, katanya, karena kan belum dikasih ke kami, jadi kami belum bisa kasih komentar yang banyak. Tapi posisinya masih disana, gak kemana-mana itu, dan penawarannya seperti apa itu Kementerian ESDM," tutur Orias.

Namun, pada Selasa, 29 September 2020 lalu Orias mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah menyerahkan Blok Wabu untuk digarap MIND ID. Selanjutnya, MIND ID menugaskan Antam untuk menggarap tambang emas tersebut.

"Wabu, memang ada surat dari Gubernur untuk menyerahkan kepada MIND ID. Tetapi karena yang ahli di bidang emas di grup kami adalah Antam, nanti kami akan serahkan kepada ANTAM untuk tindaklanjuti itu," kata Orias dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada September 2020 silam.

Bahkan, dia mengatakan penyerahan itu telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara MIND ID dengan Pemprov Papua.

"Dari MIND ID akan bekerjasama dengan Pemda, ada tanda tangan kerja sama dengan Pemda untuk pengolahan tambang di Papua. Ini masih tahap awal untuk kerja sama tersebut," tutur Orias.

Baru-baru ini, Blok Wabu menjadi sorotan publik. Pasalnya, Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menuding Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ikut bermain di konsesi tambang Blok Wabu tersebut.

Dugaan itu dikutip Haris dari riset yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mulai dari WALHI, JATAM, YLBHI hingga Pusaka, yang salah satunya menuliskan rencana eksploitasi emas di Blok Wabu. Rencana tersebut menuai penolakan dari warga setempat karena bertentangan dengan hak kepemilikan ulayat warga.

Lebih lanjut, Fatia mengatakan selain MIND ID yang akan memegang konsensi, Tobacom Del Mandiri yang merupakan anak perusahaan dari Toba Sejahtera Group juga turut terlibat. Lebih lanjut, dia mengatakan Luhut terlibat karena dia yang memiliki Toba Sejahtera Group.

Atas tudingan itu, Luhut melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia melalui kantor pengacara Juniver Girsang.

Kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang juga telah membantah tudingan tersebut. Menurutnya, Luhut dengan tegas mengatakan tudingan itu tidak benar.

"Seperti yang sudah disampaikan oleh juru bicara yang sebelumnya (dari Kemenko Marves), ini (tuduhan eksploitasi tambang di Papua) tidak benar dan tak berdasarkan fakta. Kami kemudian diberikan kajian (oleh Luhut)," kata Juniver seperti dikutip dari tayangan stasiun Kompas TV.