Tarif Impor Trump, Buruh Wanti-Wanti Badai PHK 50 Ribu Orang

05 Apr 2025, 22:15 WIB

Vadhia Lidyana

ilustrasi pemecatan (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

KSPI memperingatkan dampak tarif impor AS terhadap pekerja Indonesia, khususnya industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik, makanan, minuman, minyak sawit, karet, dan pertambangan.
Sejumlah perusahaan dalam kondisi goyah sebelum libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah. Prediksi tambahan 50 ribu buruh PHK dalam tiga bulan pasca-diberlakukannya tarif baru.
KSPI khawatir negara yang dikenai tarif oleh Trump mengubah sasaran ekspornya ke Indonesia. Vietnam yang terkena tarif hingga 46 persen mulai mengalihkan pesanan ke Indonesia.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mewanti-wanti dampak kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terhadap pekerja di Indonesia. Pengenaan tarif 32 persen dikhawatirkan mengganggu kinerja industri yang mengekspor ke AS, dan bisa memicu efisiensi jumlah pekerja.

“KSPI dan Partai Buruh mencatat bahwa industri-industri yang paling rentan dihantam gelombang kedua PHK meliputi industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik, makanan dan minuman, yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat, serta industri minyak sawit, perkebunan karet, dan pertambangan,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (5/3/2/2025).

1. Sebanyak 50 ribu pekerja terancam PHK

Ilustrasi PHK. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelum libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah, tim KSPI dan Partai Buruh juga telah menemukan fakta di lapangan sejumlah perusahaan berada dalam kondisi goyah, dan sedang mencari format untuk menghindari PHK.

Said Iqbal mengatakan, dengan diberlakukannya kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat mulai 9 April 2025, perusahaan-perusahaan tersebut diprediksi akan terjerembab lebih dalam.

“Ironisnya, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif AS tersebut. Tidak ada kepastian atau strategi nasional yang disiapkan untuk mencegah pengurangan produksi, penutupan perusahaan, atau PHK massal,” tutur dia.

Dalam kalkulasi sementara Litbang KSPI dan Partai Buruh, diperkirakan akan ada tambahan 50 ribu buruh yang kena PHK dalam tiga bulan pasca-diberlakukannya tarif baru tersebut.

“Kenaikan tarif sebesar 32 persen membuat barang produksi Indonesia menjadi lebih mahal di pasar Amerika. Konsekuensinya, permintaan menurun, produksi dikurangi, dan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, termasuk PHK,” ucap Said Iqbal.

2. Waspada banjir barang impor dari China yang kena dampak kebijakan Trump

ilustrasi ekspor-impor (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain dampak langsung ke industri yang melakukan ekspor ke AS, KSPI juga mengkhawatirkan negara-negara yang dikenakan kenaikan tarif oleh Trump mengubah sasaran ekspornya ke Indonesia. Jika hal ini terjadi, industri Tanah Air bisa dihantam barang impor, misalnya dari China.

Kondisi itu menurut Said Iqbal membuat peluang PHK massal semakin tak terhindarkan.

“Ketika China kehilangan pasar ekspornya ke Amerika, maka mereka bisa membanjiri Indonesia dengan produk murah. Jika hal ini dibiarkan, maka pasar domestik akan dikuasai barang impor murah, industri dalam negeri tertekan,” ucap dia.

3. Pemerintah harus negosiasi dengan AS

Ilustrasi Bisnis. (IDN Times/Aditya Pratama)

Said Iqbal menyoroti negara tetangga Vietnam yang dikenakan tarif bea masuk tertinggi oleh Trump, yakni 46 persen. Menurutnya, hal itu bisa dimanfaatkan Indonesia dengan meningkatkan kapasitas produksi bagi pabrik-pabrik yang juga memproduksi barang yang sama.

“Vietnam yang terkena tarif hingga 46 persen mulai menurunkan kapasitas produksinya, dan mengalihkan pesanan ke Indonesia. Pemerintah harus melihat peluang ini dan memberi perlindungan kepada industri sepatu yang ada di dalam negeri, dengan memberikan kemudahan regulasi agar kapasitas produksi bisa ditingkatkan,” tutur dia.

KSPI juga meminta pemerintah melakukan negosiasi dengan AS, atas kebijakan tarif bea masuk itu. “Pemerintah harus segera melakukan re-negosiasi perdagangan dengan AS,” ucap Said Iqbal.