Thailand Luncurkan Pembayaran Kripto Khusus Wisatawan Asing

19 Agu 2025, 17:30 WIB

Bagus Samudro

ilustrasi mata uang digital (pexels.com/Worldspectrum)

Intinya sih...

Thailand meluncurkan TouristDigiPay, sistem pembayaran digital bagi wisatawan asing
Wisatawan dapat menukar kripto ke baht melalui operator aset digital yang diawasi SEC Thailand
Pemerintah Thailand mendorong manfaat ekonomi lewat TouristDigiPay untuk meningkatkan pengeluaran wisatawan dan daya saing negara

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Thailand memperkenalkan TouristDigiPay, sistem pembayaran digital yang memungkinkan wisatawan asing menukar aset kripto mereka menjadi baht Thailand untuk berbelanja sehari-hari, mulai dari restoran hingga toko. Program ini resmi diumumkan pada Senin (18/8/2025) oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira.

Peluncuran dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Keuangan, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Kantor Anti Pencucian Uang (AMLO), dan Kementerian Pariwisata dan Olahraga.

Program ini diproyeksikan mampu meningkatkan pengeluaran wisatawan hingga 10 persen atau sekitar 175 miliar baht (setara Rp2,69 triliun) per tahun. Estimasi itu didasarkan pada rata-rata kunjungan 35 juta turis ke Thailand setiap tahunnya.

“Kami tidak menerima kripto sebagai mata uang; kami hanya memfasilitasi penukaran untuk baht,” kata Pichai, dikutip dari Nation Thailand.

1. Sistem pembayaran wisatawan berbasis kripto mulai diuji

Melalui TouristDigiPay, wisatawan dapat menukar kripto mereka ke baht melalui operator aset digital yang diawasi SEC Thailand. Saldo kemudian masuk ke dompet elektronik yang dikelola Bank of Thailand, sehingga pembayaran cukup dilakukan dengan pemindaian kode QR. Mekanisme ini memungkinkan pedagang kecil seperti penjual makanan kaki lima ikut menerima pembayaran, berbeda dengan sistem luar negeri yang umumnya hanya berlaku di gerai besar.

Dilansir Khaosod English, uji coba sistem akan berlangsung 18 bulan, dimulai pada kuartal keempat 2025. Pemerintah menetapkan batas pengeluaran bulanan 500 ribu baht (setara Rp249 juta) untuk pedagang yang diverifikasi lewat prosedur Know Your Merchant (KYM). Sementara itu, transaksi individual dibatasi 100 ribu baht (setara Rp49,9 juta) dan khusus pedagang kecil maksimal 50 ribu baht (setara Rp24,9 juta).

Wisatawan juga diwajibkan mengikuti verifikasi Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD). Prosedur ini diterapkan agar pembayaran tetap aman sekaligus mudah diakses melalui operator aset digital serta penerbit e-money yang sudah terdaftar.

2. Aturan ketat keamanan transaksi dalam TouristDigiPay

ilustrasi pembayaran (pexels.com/Photo By: Kaboompics.com)

Aspek keamanan menjadi prioritas dalam penerapan sistem ini. TouristDigiPay menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang sesuai standar AMLO, termasuk pemeriksaan setiap dompet aset digital terhadap daftar hitam. Dengan cara ini, risiko transaksi ilegal bisa diminimalisasi sejak awal.

Selain itu, pemeriksaan tambahan diberlakukan saat pengguna ingin menukar kembali baht ke kripto. Proses KYC yang ketat memastikan identitas wisatawan terverifikasi dengan jelas. Sementara itu, biaya transaksi akan ditetapkan langsung oleh operator aset digital yang terlibat dalam kerangka uji coba.

3. Pemerintah Thailand dorong manfaat ekonomi lewat TouristDigiPay

ilustrasi wisatawan asing di Thailand (pexels.com/David Egon)

Dilansir dari Techi, peluncuran TouristDigiPay dilakukan di tengah tren penurunan kunjungan wisatawan. Pada paruh pertama 2025, jumlah turis yang datang ke Thailand hanya mencapai 16,8 juta orang, turun dari 17,7 juta di periode yang sama tahun lalu. Penurunan terbesar datang dari wisatawan China yang merosot hingga 34 persen.

Sekretaris Tetap Kementerian Keuangan, Lavaron Sangsnit menilai langkah ini akan memperkuat daya saing Thailand.

“Mengembangkan ekonomi digital bersama dengan pariwisata akan menciptakan peluang ekonomi dan menarik lebih banyak pengeluaran wisatawan di Thailand, sekaligus meletakkan dasar bagi transisi penuh negara ke era digital,” katanya.

Mengacu pada uji coba Phuket Sandbox dan konsultasi SEC bulan Agustus 2025, program ini berpotensi diperluas setelah masa uji coba. Pemerintah membuka peluang menaikkan batas transaksi atau memperbolehkan pembelian aset bernilai tinggi, seperti properti dan kapal pesiar dengan kripto. Keberhasilan program akan dievaluasi berdasarkan umpan balik pengguna, sambil memastikan keseimbangan antara kemudahan wisatawan dan kepatuhan pada aturan keamanan serta pengelolaan biaya transaksi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.